Lubukpakam (SIB) -Panitia Pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Jenderal Sudirman nomor 17 Medan yang dipimpin Pendeta Resort Fritz Hutapea, Ketua Panitia DR dr Partogi Pasaribu, Sekretaris DR Hamonangan Siallagan, Bendahara GM Intan Panggabean beraudiensi dengan Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan di Kantor Bupati, Lubukpakam, Rabu (28/4).
Turut hadir juga Dewan Pembangunan Gereja HKBP Jalan Sudirman Medan, St Rudi Simanjuntak SH. Kemudian mendampingi bupati, Asisten Ekbang Deliserdang Putra Jaya Manalu SE, Kadis LH Ir Artini S Marpaung, Plt Kadis PU Janso Sipahutar ST MT dan Kabag Tapem David E Tarigan.
Pendeta Fritz menjelaskan latar belakang kedatangan untuk audiensi atas persoalan kewalahan dalam pengadaan lahan makam. Disebut jika ada jemaat yang meninggal, pihak gereja sangat susah untuk melakukan pemakaman, terlebih di Kota Medan untuk satu lubang makam sudah rata-rata mahal.
"Jemaat kita 30-40% menengah ke bawah dalam perekonomian. Jadi kalau ada jemaat yang meninggal harus membayar Rp5.000.000 jika harus dikebumikan, bahkan ada puluhan juta rupiah. Atas dasar ini lah kami datang beraudiensi ke bapak supaya mohon dibantu dalam pengadaan lahan wakaf, karena jemaat kami ada juga warga Deliserdang yang tinggal di Kecamatan Patumbak," kata Pendeta Fritz.
Menurutnya, sudah ada titik lahan eks HGU PTPN II yang akan ditindaklanjuti panitia. Namun alangkah baiknya menurut Pendeta Fritz terlebih dahulu minta dukungan dari Bupati Deliserdang. Sebagai persyaratan untuk permohonan itu, panitia akan mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan.
Mendengar penjelasan Pendeta Resort tersebut, Ashari Tambunan menyambut baik. Dia berjanji dengan niat sepenuhnya akan membantu dengan mengerahkan semua jajarannya untuk berupaya memenuhi permohonan Panitia Pembangunan.
"Pengadaan lahan pemakaman memang saat ini menjadi persoalan, bukan bagi gereja HKBP Sudirman saja. Bahkan sudah menjadi persoalan umum akibat lahan yang tidak ada. Namun kami dari Pemkab Deliserdang akan berupaya mencari jalan terbaik untuk membantu Panitia Pembangunan," janji Ashari.
Dijelaskan, Pemkab saat ini belum mendapatkan lahan. Pembagian lahan eks HGU PTPN II yang sudah dijanjikan karena telah dikembalikan ke negara atau HGU tidak diperpanjang, merupakan kewenangan dari Gubernur Sumut dan bukan wewenang Bupati Deliserdang.
Walau demikian, ia berjanji dengan mengerahkan semua jajaran untuk membantu pihak panitia. Sebagai saran, kata Ashari, Panitia Pembangunan supaya menyurati Gubernur Sumut terlebih dahulu, sembari nanti dirinya sebagai Bupati Deliserdang akan merekomendasikan untuk pengadaan lahan makam. Rekomendasi dimaksud sebagai bukti dukungan pemakai.
Pada kesempatan itu, Bupati Deliserdang juga memerintahkan asisten Ekbang Putra Jaya Manalu bersama Janso Sipahutar, Artini S Marpaung yang juga merupakan jemaat HKBP serta David E Tarigan untuk berkordinasi dengan pihak PTPN II soal lahan mana yang sudah dilihat-lihat oleh Panitia Pembangunan. (C3/d)
