Rantauprapat (SIB)
Bupati Labuhanbatu diwakili inspektur daerah, Ahlan Teruna Ritonga bersama jajaran mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah tahun 2023 yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor BPKP Jakarta secara daring, Rabu (14/6).
Inspektur bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Andrea Nuzul Manik SSTP, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP mengikuti Rakornas dari Kantor Bupati, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.
Presiden Joko Widodo dalam rakornas tersebut mengatakan peran pengawasan sangat sangat penting dalam peningkatan produktivitas utama pemerintah menuju ke Indonesia Emas 2045.
“Bukan barang yang mudah, angka-angkanya sudah ada, tetapi tantangannya juga tidak gampang. Kita tahu situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung. Saat di Jepang, di Hiroshima, di G7 kemarin saya bertemu dengan Managing Director-nya IMF Kristalina Georgieva. Beliau menyampaikan yang menjadi pasien IMF sekarang ini sudah 96 negara, 96 negara. Dulu 1998 hanya berapa sih, 10 saja enggak ada, sudah geger semuanya. Sembilan puluh enam negara menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit. Mungkin dalam 1-2 minggu kemarin juga kita baca, di Eropa secara teknikal sudah masuk ke resesi. Informasinya yang jelek-jelek seperti itu,” sebut presiden.
"Oleh sebab itu, setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN, dari APBD, yang ada di BUMN, semuanya harus produktif. Karena memang cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, deviden, tidak mudah. Sekarang ini tidak mudah," kata Joko Widodo.
“Sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sinilah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat sangat sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati, kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden berharap perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris dan juga jangan ada data yang ditutup-tutupi.
"Sudah, kalau memang salah, tunjukkan kesalahan. Cara memperbaikinya seperti apa. Kepada seluruh daerah jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP," ujarnya.
Rakornas tersebut dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber. Inspektur daerah didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Andrea Nuzul Manik SSTP, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). (E15/r)
