Pj Wali Kota Tebingtinggi Hadiri Sarasehan Istri Wali Kota se-Indonesia di Ternate

Tebingtinggi (harianSIB.com)

Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani bersama istri Ny dr Dewi Mustika Syarmadani, didampingi Kadis P3APM Sri Wahyuni, dan Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Ramadhan Barqah Pulungan, menghadiri undangan sarasehan istri wali kota seluruh Indonesia.

Acara yang berlangsung di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ini, dimulai sejak Senin (2/10/2023) hingga Kamis (5/10/2023), mengangkat tema "Penyegaran Dalam Persahabatan, Persatuan Dalam Pengabdian".

Wali Kota Tidore Capt H Ali Ibrahim selaku Ketua Komwil VI APEKSI merasa bangga atas terlaksananya kegiatan tersebut sebagai Wilayah VI APEKSI.

Menurutnya, seorang perempuan sebagai salah satu penyemangat dan memberi dorongan untuk kemajuan daerahnya masing-masing.

"Para istri Wali Kota sebagai salah satu yang membantu para kepala daerahnya atau wali kota dalam memajukan daerahnya masing-masing. Contohnya, dalam menurunkan angka stunting,” ucapnya.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Ternate, Maluku Utara, menyatakan, sarasehan istri wali kota se-Indonesia di Ternate ini bertujuan meningkatkan semangat kepedulian, semangat merangkul sesama dan tumbuh kembangkan program yang berpihak kepada masyarakat.

"Sarasehan kali ini bertajuk rasai kota perempuan dan rempah, dalam bahasa lokal rasai berarti memaknai dengan seluruh panca indra melihat kota dengan sendi-sendi kolaborasi mendengar nyanyian tradisi lokal," kata Ketua PKK Ternate, Marliza Soleman.

Sementara itu, Rabu (4/10/2023), digelar agenda yang tak kalah penting dalam sarasehan ini, yakni rapat pengurus APEKSI yang dilaksanakan di Jembatan Residen.

Wali Kota Bogor H. Bima Arya Sugiarto, selaku Ketua APEKSI, mengatakan, belasan Wali Kota yang tergabung dalam APEKSI sepakat untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang ASN.

“Saya sampaikan UU ASN telah disahkan, ya kami sepakat atau mendukung UU ini, karena berpihak kepada kepala daerah. UU ASN yang baru dapat membantu kepala daerah dalam melakukan penataan birokrasi,” ujarnya.

Dengan UU ASN yang baru, menurut dia, kepala daerah memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam melakukan rotasi dan mutasi tanpa proses birokrasi yang ribet.

Selain itu, dia juga mengapresiasi UU baru ini karena menyediakan payung hukum buat tenaga non-ASN. Sehingga, isu pemberhentian masal tenaga non-ASN tidak diperbolehkan.

“Kami juga mengapresiasi, tidak ada pemberhentian dari honorer (non-ASN),” katanya.

Ditambahkannya, dalam rapat juga dibahas soal persiapan Musyawarah Nasional (Munas) luar biasa APEKSI, yang akan berlangsung di Kota Bogor, pada Desember 2023 mendatang.

“Sebagian besar termasuk saya akan berakhir masa jabatannya, disepakati munas diadakan di Kota Bogor,” katanya. (*)