Kadin Sumut Dorong Transparansi dan E-Katalog

Medan (SIB)

Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Sumatera Utara (Sumut) mendorong seluruh pemangku pebijakan di daerah ini untuk mencermati dan mengawal pemangku kebijakan pengadaan barang dan jasa agar tidak menjadi ‘pasien’ aparat penegak hukum.

Demikian diutarakan Ketua Umum (Ketum) Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, Kamis (2/11), usai mengevaluasi pasca rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumut Rabu (1/11).

“E-Katalog yang dikembangkan LKPP harus diberi penguatan dengan penjelasan yang terang-benderang,” ujar usahawan kelapa sawit tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Jakarta Selatan, Senin lalu, menyebut pengadaan barang dan jasa pada kementerian maupun lembaga adalah paling rawan terjadi tindak pidana korupsi berupa suap dan sejenisnya.

Firsa Mutyara mengutip penjelasan dan masukan dari pengusaha khususnya yang bergerak di bidang jasa kontruksi yang berwadah di Kadin Sumut bahwa sektor tersebut rawan ‘permainan’.

“Tetapi KPK juga mencermati proses pengadaan barang dan jasa. Transparansi pun untuk menyuburkan semangat berpartisipasi pengusaha dalam pembangunan,” tegasnya.

Hal serupa diutarakan Ketum Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumut Erikson Lumbantobing.

“Kita di Gapeksindo mengawal transparansi. Anak-anak muda pekerja bidang konstruksi seperti yang berada di blok Era Kadin Muda dan Era Gapeksindo Muda sudah didoktrin ‘jauhi penjara, jauhi neraka’ dalam mendukung Indonesia khususnya Sumut ke titik zero corruption,” tegasnya seusai menghadiri Seminar Nasional Teknik Jalan 2023 & Pengukuhan HPJI Sumut 2023 - 2027, Kamis (2/10).

Ia mendukung apa yang digagas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). “Gapeksindo pun mendukung kebijakan Pemprov Sumut dalam hal ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk tidak tunduk pada tekanan dari pihak manapun,” ujarnya.

“Bahkan secara langsung pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa kita tegaskan bahwa Gapeksindo Sumut memback-up kebijakan dalam transparansi yang diinginkan seluruh pihak,” tambah Erikson Lumbantobing.

“Gapeksindo yang berafiliasi ke Kadin pun mendorong, Biro Pengadaan Barang dan Jasa transparan. Mengadopsi e-commerce dalam sistem e-katalog sebagai diyakini mampu mengakselerasi katalogisasi produk,” tegasnya.

Cara itu, lanjutnya, tak hanya menciptakan budaya baru dalam pelelangan tapi memanfaatkan e-katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi.

“Lagian, kapan pula kontraktor melek teknologi. Gapeksindo sudah siap dengan itu,” tutup Erikson Lumbantobing.Mendapat dukungan dari pemangku kepentingan, Mulyono dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumut, berterima kasih atas perhatian sejumlah pihak sebagai bukti kecintaan para upaya menekan korupsi denga berbagai cara.

“Kami pasti berikhtiar memberi yang terbaik. Itu sebabnya bekerja sama dengan mitra pengusaha, terus kami jalin,” tutupnya. (**)

Baca Juga:

• Skandal Suap Proyek: KPK Tetapkan Kadis PUPR dan Anggota DPRD OKU Sumsel Tersangka
• KPK OTT di OKU Terkait Suap Proyek Dinas PUPR, 8 Orang Ditangkap