
Ungkap Kasus Dana BTT, Kejari Batubara Geledah Kantor Dinas Kesehatan
Batubara(harianSIB.com)Kejari Batubara menggeledah kantor Dinas Kesehatan setempat terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan tak
Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, mengatakan longsor tersebut mengakibatkan material tanah dan bebatuan menutup akses jalan, sehingga sementara waktu jalur tersebut tidak dapat dilalui.
Disebutkan bahwa personel telah terjun ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan memberikan imbauan kepada masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat.
Baca Juga:
"Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengirimkan alat berat untuk pembersihan material longsor dan saat ini sedang dalam perjalanan. Tidak ada korban jiwa ataupun kerugian materi akibat bencana ini," sebut Eko.
Lebih jauh disampaikan, bahwa penanganan bencana ini juga menjadi bagian dari kesiapan Operasi Lilin Toba 2024 yang tengah berlangsung. Operasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
Baca Juga:
"Operasi Lilin Toba 2024 tidak hanya berfokus pada pengamanan tempat ibadah dan pusat keramaian, tetapi juga merespons cepat setiap situasi darurat yang mengancam keselamatan masyarakat," jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, akses jalan di lokasi longsor masih tertutup akibat tertimbun material. Polres Tanah Karo bersama instansi terkait terus bekerja keras untuk memastikan jalur dapat segera digunakan kembali. (*)
Batubara(harianSIB.com)Kejari Batubara menggeledah kantor Dinas Kesehatan setempat terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan tak
Jakarta(harianSIB.com)Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Rancangan UndangUndang (RUU) TNI yang telah disahkan
Medan(harianSIB.com)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota resmi menandatangani komitmen bersa
Padangsidimpuan(harianSIB.com)Ratusan guru di Kota salak Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut) datang berunjukrasa ke kantor DPRD Kota Pad