Lanjutkan Pembangunan, Marapi Menaruh Harapan pada Bupati Simalungun Terpilih

Simalungun (harianSIB.com)

Bupati dan Wakil Bupati Simalungun terpilih pada Pilkada 2024 diharapkan melanjutkan pembangunan di "tanoh habonaron do bona" ke arah yang lebih baik.

Harapan itu disampaikan Ketua DPP LSM Masyarakat Peduli Simalungun (Marapi), Jaserman Saragih kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), Minggu (19/1/2025).

Baca Juga:

• Pengurus Seksi Bapa, Inang dan Sekolah Minggu GKPS Kongsilaita 2025-2030 Dilantik
• JR Saragih Dikabarkan Ingin Beli PSMS Medan, Suporter Minta Harus Serius

Sebagaimana diketahui, Anton Achmad Saragih dan Benny Gusman Sinaga, telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun hasil Pilkada 2024.

Menurut Jaserman, proses pembangunan selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun periode 2020-2025, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zonny Waldi sudah cukup bagus. Karenanya, dinilai perlu dilanjutkan dengan ide dan gagasan baru.

Baca Juga:

• Unjuk Rasa di Kantor Bupati Simalungun, Sanopati 08 Tuntut Pemekaran Desa
• Bupati Simalungun Tinjau Pasar Tigarunggu

"Kita berharap Bupati dan Wakil Bupati Simalungun yang terpilih memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Simalungun," kata Jaserman.

Selain itu, Jaserman berharap Bupati dan Wakil Bupati Simalungun terpilih juga memiliki komitmen untuk mewujudkan pemekaran Kabupaten Simalungun.

Pemekaran, katanya, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan percepatan laju pembangunan.

"Wacana pemekaran Kabupaten Simalungun sudah lama disuarakan oleh masyarakat. Ini sangat ditunggu-tunggu karena wilayah Simalungun cukup luas," urainya.

Dikatakannya, Kabupaten Simalungun layak dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Raya sebagai kabupaten induk dan Perdagangan sebagai ibu kota Kabupaten Simalungun Hataran.

Namun, diakui proses pemekaran bukan segampang membalikkan telapak tangan. Tapi, butuh dukungan dari berbagai pihak termasuk kepala daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan, peraturan perundang-undangan juga harus dipatuhi. (*)