Kasus Alihfungsi Sarana Prasarana dan Utinitas Umum "Mengendap" di Polres Asahan

Tanjungbalai(harianSIB.com)

Kasus Alihfungsi Sarana prasarana dan utinitas umum masih "mengendap" di Polres Asahan, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/116/II/2023/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMUT tanggal 01 Pebruari 2023.

Pasalnya, sudah berjalan sekitar 3 tahun bergulirnya kasus itu, namun hingga kini belum ada kepastian hukum yang dimiliki korban selaku pelapor dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Mobil Tertabrak Kereta Api di Asahan, 1 Keluarga Tewas
• Gelar Konfrensi Pers, Polres Asahan Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Pandu Brata Siregar

Hal itu disampaikan Hendry selaku korban dan pelapor kasus itu kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), di Kantor Biro Redaksi Tanjungbalai-Asahan, di Jalan Jenderal Sudirman KM 5, Kota Tanjunbalai, Rabu (26/2/2025).

Hendry menceritakan kronologi hingga membuat laporan pengaduan ke Polres Asahan.

Baca Juga:

• Polres Asahan Gelar Ekshumasi Jenazah Pandu Siregar
• Polisi Klarifikasi Tewasnya Pelajar di Asahan Setelah Diduga Dianiaya Polisi

"Kami dengan korban lainnya, ada membeli ruko di Perumahan Simpang Empat Trade Centre (SETC), di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan," ujar Hendry.

"Ada beberapa lama kami miliki, tiba-tiba lokasi parkir yang berada di depan ruko kami dikapling-kapling pengembang dan hendak menjual kepada pihak lainnya. Padahal, berdasarkan gambar yang disampaikan pihak pengembang bahwa area depan ruko kami adalah kawasan parkir atau kawasan umum. Inilah dasar pengaduan kami ke Polres Asahan, kami merasa dirugikan karena tidak memiliki sarana parkir apabila ada bongkar muat atau tidak ada lokasi parkir bagi konsumen," katanya.

Sebagai pelapor, Hendry hanya meminta agar pihak pengembang mengembalikan fasilitas umum seperti semula yang peruntukannya untuk parkir bukan untuk bangunan kios tempat berjualan.