Bupati Humbahas Hadiri Serah Terima Jabatan Ketua BPK RI Perwakilan Sumut

Humbahas(harianSIB.com)

Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Oloan Paniaran Nababan hadiri serah terima jabatan Ketua BPK RI Perwakilan Sumut dari Eydu Oktain Panjaitan kepada Paula Henry Simatupang di Aula BPK RI Perwakilan Sumut, Medan, Selasa (18/3/2025).

Serah terima ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan yang disaksikan oleh Pimpinan IV BPK RI Jakarta, Haerul Saleh.

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Serahkan Sapi Kurban dari Presiden dan Wapres di Tarabintang dan Parlilitan
• Bupati Humbahas Oloan P Nababan Ikuti Munas APKASI VI di Sulawesi Utara

Setelah lebih kurang 5 tahun mulai dari tahun 2020-2025 menjabat sebagai BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan saat ini menjabat sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Sementara Paula Henry Simatupang sebelumnya bertugas di BPK RI Perwakilan Jambi.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya BSc membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara menyampaikan atas nama seluruh masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terimakasih atas pengabdian Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan. Dan dengan penuh kehangatan menyambut Paula Henry Simatupang.

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut dari BPK RI
• Raih WTP ke-11 dari BPK, Bupati Taput : Bukti Komitmen Transparansi

"Kami menyadari bahwa tata kelola keuangan daerah memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jika sinergitas sudah berjalan dengan baik, kami menyakini opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan bisa dicapai," ucapnya.

Sementara itu, Pimpinan IV BPK RI Jakarta, Haerul Saleh dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPK mendapat mandat dari UUD untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, dimana BPK memiliki wewenang memeriksa laporan keuangan daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya.

"Kepada seluruh pejabat yang hadir di sini, keberhasilan anda mendapat WTP bukan keberhasilan BPK, tetapi keberhasilan bapak, ibu semua untuk memenuhi standar pemeriksaan laporan keuangan. Bila pengelolaan bapak, Ibu baik, maka bapak, ibu berhak dapat opini WTP itu, sesuai UUD, BPK diberi amanah memeriksa secara mandiri dan bebas menentukan objeknya," kata Haerul. (**)