Bupati Tapteng Tinjau Lokasi Banjir di Barus, Dorong Kolaborasi Atasi Meluapnya Sungai Aek Sirahar

Tapanuli Tengah(harianSIB.com)
Kawasan Kota Tua Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), kembali dilanda banjir pada Rabu (16/4/2025). Bencana ini dipicu curah hujan tinggi, saluran drainase yang tidak berfungsi optimal, serta meluapnya Sungai Aek Sirahar.

Camat Barus, Sanggam Panggabean, melaporkan bahwa banjir terjadi akibat jebolnya tanggul di dua titik sepanjang Sungai Aek Sirahar. Air meluap dan merendam pemukiman warga di sejumlah desa, seperti Ujung Batu, Kinali, Bunga Tanjung, Sigambogambo, Padang Masiang, hingga Pasar Batu Gerigis.

Meski tidak ada korban jiwa, banjir menyebabkan kerugian material dan terganggunya aktivitas warga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng telah mendirikan posko layanan masyarakat di Desa Kinali sebagai bentuk respons cepat.

Baca Juga:

• Lapas Barus Laksanakan Penggeladahan Rutin Blok Hunian Warga Binaan
• DKPP Jatuhkan Sanksi 4 Anggota KPU Tapteng Terbukti Langgar Kode Etik

Setelah menerima laporan, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu segera turun ke lokasi banjir untuk meninjau kondisi lapangan dan berdialog langsung dengan warga terdampak. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan ini secara serius.

"Ini kewenangan Dinas PUPR Provinsi Sumut, bukan hanya kabupaten. Kami akan lakukan kajian bersama untuk menentukan langkah terbaik," ujar Masinton saat kunjungan.

Baca Juga:

• Bupati Tapteng Hadiri Peringatan Reformasi 1998 di Jakarta
• Wakil Bupati Tapteng Terima Kunjungan Kepala Bandara FL Tobing Pinangsori

Menurutnya, Dinas PUPR Provinsi Sumut juga telah diajak turun langsung ke lokasi untuk melihat langsung kondisi sungai. Ia berharap ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mencari solusi jangka panjang.

Masinton menjelaskan, Pemkab Tapteng akan memulai kajian teknis untuk menentukan jenis tanggul yang paling cocok, seperti tanggul model sheet pile (turap) atau jenis lainnya. Ia menekankan pentingnya gotong royong dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pembebasan lahan di sekitar sungai yang menjadi kawasan pengamanan pemerintah.

"Sisi kiri dan kanan sungai itu seharusnya adalah zona bebas yang bisa dikelola negara. Jadi kita harapkan masyarakat juga mendukung tanpa harus melalui proses ganti rugi," ujarnya.

Sementara itu, Ronald Sibuea dari UPT Sibolga Dinas PUPR Provinsi Sumut mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan penanganan teknis di Sungai Aek Sirahar, seperti pembangunan bronjong dan blok beton. Namun derasnya arus kerap menghancurkan konstruksi yang telah dibangun.

"Sungai Aek Sirahar ini karakternya memang ekstrem. Semua yang kita bangun sering rusak diterjang air," kata Ronald.

Ia menambahkan, untuk penanganan lebih komprehensif, persoalan ini kemungkinan akan dibawa ke Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) mengingat keterbatasan anggaran di tingkat provinsi.

Ronald juga menegaskan, pembangunan tanggul di sepanjang sungai hanya bisa dilakukan jika warga bersedia membebaskan lahan yang berada tepat di tepi sungai.(**)