KoRaSSS Kritik Serapan APBD Simalungun 2025 Masih Rendah

Simalungun(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten Simalungun menghadapi sorotan tajam terkait rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada triwulan pertama.

Diperoleh data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Simalungun, realisasi anggaran belanja hingga akhir April 2025 baru mencapai 14,10 persen.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Serahkan 1.068 SK Pengangkatan PPPK
• Bupati Humbahas Lantik 938 BPD

Idealnya, serapan anggaran hingga triwulan pertama berada pada kisaran 30-40 persen.

"Berdasarkan rencana, harus bisa tercapai di kisaran 30 sampai 40 persen per triwulan pertama," kata Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Simalungun, David Saragih, Kamis (8/5/2025).

Baca Juga:

• Anggaran Pengharum Ruangan, Sewa Videotron dan Tanaman Hias DPRD SU Miliaran Rupiah
• Bupati Simalungun Serahkan SK Pengangkatan 524 CPNS Formasi Tahun 2024

David menjelaskan, lambatnya serapan anggaran disebabkan beberapa program kegiatan fisik masih tahap proses perencanaan.

Namun, rendahnya serapan anggaran ini mendapat kritik tajam dari Pendiri Koalisi bersama Rakyat untuk Siantar-Simalungun Sejahtera (KoRaSSS) Drs Rikanson Jutamardi Purba Ak.

Jutamardi bahkan menyayangkan keputusan Pemkab Simalungun yang sampai saat ini belum mengoptimalkan serapan anggaran.

"Jika sudah disahkan di APBD, jalankan saja. Ini anggaran rakyat, harus dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata, bukan disimpan begitu saja," ujarnya.

Menurut Jutamardi, Bupati Simalungun harus punya semacam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Dalam kondisi ekonomi yang lesu dan cenderung masuk ke dalam krisis, bupati harus segera 'action'. Itu gunanya ikut retreat di Magelang," ungkap Jutamardi.

Untuk itu, Pemkab Simalungun diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas agar ekonomi bergerak dan manfaat APBD 2025 dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Jutamardi sangat berharap agar serapan anggaran meningkat signifikan pada triwulan kedua. (*)