Polres Tanah Karo Ajak Masyarakat Jadi Bagian dari Solusi atas Penyelewengan BBM Subsidi

Karo(harianSIB.com)
Polres Tanah Karo menegaskan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat kecil. Melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), kepolisian mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan segala bentuk penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.

Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, AKP Rasmaju Tarigan, menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam menjaga hak masyarakat terhadap energi bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran.

"Penyelewengan BBM subsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan rakyat. Mari kita tidak tutup mata. Jadilah bagian dari solusi," tegas Rasmaju Tarigan, Rabu (14/5/2025).

Baca Juga:

• Pertamina Sibolga Konfirmasi Penyaluran Pertalite 2,1 Ton via Jeriken, Dinas Perikanan Belum Terima Koordinasi
• Polres Rohul Bekuk Mafia BBM di Simpang Jengkol, Amankan 10.695 Liter Pertalite

Ia menjelaskan, bentuk penyelewengan yang sering terjadi di antaranya adalah penimbunan BBM subsidi untuk dijual kembali dengan harga tinggi, atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini berpotensi menimbulkan kelangkaan dan inflasi harga di tingkat masyarakat bawah.

Untuk itu, masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan dugaan penyelewengan, melalui layanan Call Center 110 atau langsung ke kantor Polres Tanah Karo.

Baca Juga:

• Mobil Avanza Bermuatan BBM Hangus Terbakar di Sidikalang
• Tanggapi Berita Viral, Sales Area Retail Sibolga Sebut Ditemukan Penyaluran 2,1 Ton Pertalite Pakai Jeriken di SPBU

"Kami akan menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM subsidi sesuai hukum yang berlaku. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama kami," tambahnya.

Melalui upaya ini, Polres Tanah Karo berharap dapat mewujudkan distribusi energi yang adil dan tepat sasaran, demi mendukung kehidupan ekonomi masyarakat dan menjaga stabilitas daerah.(*)