Kunjungi Gurila, Wamenkumham Minta Jangan Ada Lagi Kekerasan

Pematangsiantar(harianSIB.com)

Wakil Menteri HAM Republik Indonesia, Mugiyanto, meminta jangan ada lagi kekerasan di Kampung Baru Gurila, Kota Pematangsiantar, melainkan harus sama-sama menjaga kondusifitas wilayah

"Mari sama-sama jaga kondusifitas dan aktifitas sehari-hari di kawasan Gurila," ucap Mugiyanto, saat mengunjungi Kampung Baru, Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar Sitalasari, Jumat (16/5/2025).

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Hadiri Sertijab Danyon 122/Tombak Sakti
• Kementerian ATR/BPN Segera Ambil Langkah Konkrit Selesaikan Konflik Agraria di Simpang Gambus

Ia mengaku terharu mendengar masukan dari warga, pendamping dan pengurus Serikat Petani Sejahtera Indonesia (SEPASI).

"Jujur saya juga tidak tahu kenapa bisa hadir disini, mungkin ada campur tangan Tuhan," kata Mugiyanto, yang mengaku beristirikan boru Pasaribu ini.

Baca Juga:

• Kapolres Ajak Umat Gereja Jaga Kamtibmas dan Perkuat Nilai Toleransi Beragama
• Kapolres Pematangsiantar Berbagi Kasih di Panti Asuhan Kasih Filadelfia

Kedatangan Mugiyanto ke kampung itu, memang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melindungi, mendengar dan menganulir permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya warga di Kelurahan Gurila, Kota Pematangsiantar.

"Ruang terbuka dalam pertemuan ini sangat bagus dan saya juga mengapresiasi Forkopimda memfasilitasi kegiatan kita ini beserta para pengurus SEPASI dan organisasi peduli tani. Kita bisa mendengar langsung masukan dari warga/petani di daerah ini," ucapnya.

Mugiyanto pun mengharapkan masyarakat Gurilajangan sampai terganggu dalam memperjuangkan kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi ada lagi kekerasan.

"Kita akan catat semua masukan dari masyarakat dan semua data yang kita terima berkaitan HAM akan kita sampaikan ke pimpinan. Sementara berkaitan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan konflik tanah akan kita koordinasikan kepada kementerian ATR dan PTPN," sebutnya.

Ia juga mengatakan, akan memprioritaskan penyelesaikan konflik tanah di daerah.

"Saya semakin teguh menyelesaikan persoalan ini. Komitmen kita dari perlindungan hak azasi manusia sangat terbuka bagi siapa pun, karena Kementerian HAM adalah rumah rakyat," katanya.

Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Herlina, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar sangat terbuka dan siap memfasilitasi permasalahan di kampung itu.

"Kita siap memfasilitasi bapak/ibu dan pengurus SEPASI. Ini pertemuan sangat bagus dan kita sangat terbuka dan apapun nantinya kebijakan dari pusat kita siap mendukungnya demi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat," katanya.

Mewakili Ketua SEPASI, Tiomerly Sitinjak mengatakan, konflik agraria hingga kekerasan di Gurilasudah sering terjadi.

"Besar harapan kami kepada pemerintah kota dan kedatangan Wakil Menteri HAM dapat menyelesaikan atau mencari solusi persoalan ini demi kenyamanan warga menjalankan aktivitasnya," katanya.

Emelia boru Rumahorbo, seorang pelajar mengatakan, konflik telah menimbulkan keresahan warga termasuk para orang tua dan anak-anak.

"Tolong kami bapak/ibu, kami juga mau makan, sekolah. Berilah kenyamanan bagi orang tua kami bekerja mencari nafkah disini," kata Emelia sambil menangis.

Sementara itu, Kapolres Pematangsiantar, AKBP Sah Udur Sitinjak berharap masyarakat untuk sama-sama menjaga suasana tetap kondusif di wilayah hukum Polres Pematangsiantar.

"Jika terjadi gangguan kamtibmas dan kekerasan dikuatirkan orang yang hendak investasi di kota ini akan ragu. Jadi saya meminta mari menciptakan kesejukan di kota kita ini," sebut Sah Udur.

Mengenai persoalan dan laporan-laporan masyarakat yang masuk ke Polres Pematangsiantar, lanjutnya, akan dicek ulang.

" Saya masih baru disini, tentu saya butuh masukan atau saran dan akan cek kebenaran data berkaitan laporan bapak/ibu semuanya," katanya. (*)