Tapteng(harianSIB.com)
Bupati
Tapteng, Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendi menunjukkan komitmennya dalam menghadapi praktek illegal fishing yang terjadi di perairan laut Tapanuli Tengah (
Tapteng).
Usai mendengarkan langsung keluhan para nelayan, Sabtu (14/6/2025) di Kelurahan Lubuk Tukko Baru, pada Selasa, 17 Juni 2025 Masinton langsung gerak cepat melaksanakan diskusi dan mencari solusi atas keluhan nelayan kecil bersama stakeholder di bidang kelautan dan perikanan, serta aparat hukum untuk mencegah keberadaan illegal fishing.
Baca Juga:
Para stakeholder yang hadir, Ketua KNTM Sibolga-
Tapteng, dan perwakilan nelayan.
Kegiatan bertema "Diskusi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing" itu berlangsung di ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati
Tapteng, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga:
Masinton menyampaikan pertemuan ini untuk melakukan diskusi atau koordinasi, karena adanya tindakan illegal fishing yang sudah terjadi sejak lama di area perairan
Tapteng.
"Kegiatan illegal itu, baik itu pukat trawl, bom ikan dan ada istilahnya air emas, dengan kejadian ini seakan-akan pemerintah tidak hadir di tengah permasalahan yang dihadapi masyarakat," ujarnya.
Dia menyadari kewenangan daerah hanya sebatas di wilayah pantai, tetapi pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya, baik vertikal maupun dengan pihak-pihak kementerian, guna mencari solusi dari permasalahan yang dialami nelayan kecil.
"Dengan kehadiran pemerintah dan negara, maka akan meminimalisir tindakan illegal fishing ini.
Pemerintah harus hadir beserta stakeholder terkait, agar konflik yang terjadi dimasa lampau tidak terulang kembali, sedini mungki harus kita antisipasi bersama sama ," katanya.
Sabahar Hairi Simanjuntak perwakilan nelayan dari Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, mengeluhkan ilegal fishing yang merusak mata pencaharian mereka.
"Masyarakat nelayan menjerit dan merasa dirugikan akibat tindakan dan maraknya ilegal fishing itu," tuturnya.
Ia menyampaikan, berbagai upaya dilakukan secara swadaya dengan membuat rumpon di laut, dengan harapan agar nelayan mendapatkan ikan, tetapi itu semua rusak karena tindakan ilegal fishing tersebut.
"Bagaimana kami menghidupi keluarga kalau ikan yang ditangkap tidak ada. Semuanya sudah habis berikut ikan-ikan kecil. Terumbu Karang saat ini kondisinya sudah menjadi pasir," ucap Sabahar.
Menanggapi keluhan itu, Masinton mengajak semua stakeholder terkait untuk bersama-sama menjalankan tugas masing-masing, guna menjaga perairan laut tidak dirusak lagi.
"Kita harus tegas dalam melakukan tindakan ini, walaupun kapalnya punya izin tetapi areal tangkapnya tidak sesuai, maka itu juga illegal . Kita harus bersama-sama melawan tindakan para
mafia illegal fishing ini," ungkap Masinton. Negara tidak boleh kalah melawan
mafia ini. Karena yang dirugikan tidak hanya para nelayan saja, tetapi ekosistem laut juga rusak akibat tindakan ilegal itu.
Sementara Andri Malau selaku pemerhati nelayan yang turut hadir pada pertemuan ini menantang instansi terkait agar serius dan tidak bermain main dalam memberangus ilegal fishing ,jangan mau disogok oleh
mafia ilegal fishing.
"Kenapa di perairan Sumatera Barat dan Aceh bisa diberangus ilegal fishing, kenapa di daerah kita ini
Tapteng/Sibolga merajalela," katanya.
Belum lama ini ungkap Andri Malau lagi , Wakil Gubernur Sumbar menangkap kapal ilegal fishing milik Warga Sibolga, ini membuktikan bahwa di daerah ini masih banyak bercokol kapal ilegal fishing beroperasi, seakan ada pembiaran dari pemangku kepentingan. (**)
