Medan (SIB)- Anggota Fraksi PD (Partai Demokrat) DPRD Sumut Ramli menilai struktur APBD Sumut TA 2014 yang telah disahkan lembaga legislatif, bertentangan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2010–2014.
Sehingga visi misi Gubsu/Wagubsu yang ingin membangun daerah ini terancam tidak terealisasi, sebab belanja modal hanya dianggarkan sebesar Rp 1,377 triliun lebih atau 16,23 persen dari total APBD Sumut.
“APBD Sumut TA 2014 yang nilai totalnya sebesar Rp8,488 triliun lebih, hanya dianggarkan untuk belanja modal sebesar Rp1,377 triliun lebih. Padahal menurut PP (Peraturan Presiden) No5/2010 tentang RPJMN tahun 2010 – 2014, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30 persen dari belanja daerah,†ujar Ramli kepada wartawan, Minggu (26/1) di Medan.
Melihat fakta tersebut, ujar Ramli yang juga anggota Komisi A ini, pihaknya merasa kuatir visi misi pasangan “Ganteng†(H Gatot Pujonugroho ST/HT Erri Nurady) untuk membangun serta mensejahterakan masyarakat Sumut tidak akan terealisasi, dengan jumlah anggaran yang sangat minim, apalagi besaran belanja modal ini bertentangan dengan RPJMN dan Permendagri No 27/2013 tentang penyusunan APBD TA 2014.
Berkaitan dengan itu, Pansus (Panitia Khusus) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DPRD Sumut yang akan membahas konsep dan tindak-lanjut visi misi Gubsu/Wagubsu hendaknya ekstra hati-hati dan tentunya harus lebih menekankan kepada perbaikan ketahanan pangan, percepatan pembangunan serta kemakmuran masyarakat dengan anggaran yang tidak maksimal.
“Di sini dituntut para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Provsu untuk berinovatif dalam melaksanakan program-program kerjanya ke depan, sehingga visi-misi Gubsu/Wagubsu bisa terlaksana dan sejalan dengan RPJMD dalam melakukan percepatan pembangunan, peningkatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan,†tandasnya.
Karena itu, tambah Ramli, dalam pembahasan RPJMD nantinya, perlu penekanan revitalisasi pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan harus menjadi prioritas pembangunan. Jangan sampai dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab terhadap nasib para petani dalam menunjang peningkatan ketahanan pangan.
“Kalau berbicara tentang ketahanan pangan ini sangat terkait dengan kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga tim Pansus RPJMD yang didalamnya terlibat pihak eksekutif dan legislatif sebaiknya menitik-beratkan pembahasannya kepada ketahanan pangan, agar visi misi Gubsu/Wagubsu yang memprioritaskan kepada kemakmuran masyarakat bisa tercapai,†tegas Ramli.(A4/d)
