Fatoni Pastikan Pemprov Sumut Telah Realisasikan 100 Persen Dana Hibah Pilkada

Medan (harianSIB.com)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji kinerja Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni. Dan memastikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemprov Sumut, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri telah 100 persen terealisasi.

"Ini Pak Pj Gubernurnya hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini," kata Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak tahun 2024 Wilayah Sumatera, di Regale Internasional Convention Center, Medan, Sumut, Selasa (9/7/2024).

Mendagri mengatakan, tugas pemerintah khususnya pemerintah daerah (Pemda) dalam Pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran, agar Pilkada serentak terlaksana dengan sukses. Selain itu, Pemda juga diminta untuk membantu fasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor ataupun distribusi logistik.

Baca Juga:

• Bupati Sergai Ajak Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa Jaga Kondusivitas Daerah
• Polemik 4 Pulau Masuk Sumut, Masinton Minta Pemerintah Harus Cooling Down

Mendagri menyebut, Provinsi Sumut merupakan wilayah dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Tito juga meminta Pemda untuk terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing.

Senada dengan Mendagri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto meminta kepala daerah se-Pulau Sumatera, TNI, Polri dan unsur masyarakat untuk bersinergi menyukseskan Pilkada serentak. Dia berharap stabilitas politik hukum dan keamanan perlu dijaga sebaik mungkin.

Baca Juga:

• Wali Kota Tebingtinggi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi
• Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Kemendagri Evaluasi Menyeluruh

Menkopolhukam juga menegaskan, Pemda berkewajiban mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. Di antaranya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, menjamin ketersediaan anggaran, menjamin hal pilih masyarakat, serta membentuk badan adhoc dan fasilitasi lainnya.

Menkopolhukam juga meminta Pemda untuk menghindari tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda juga diminta untuk meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas hukum dan politik dan keamanan.

"Kita juga perlu melakukan pembinaan dan menjaga kerukunan antar-suku dan umat beragama," katanya.

Sebelumnya Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menyampaikan Pemprov Sumut siap menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dirinya memastikan Pemprov Sumut telah merealisasikan 100 persen dana hibah untuk pesta demokrasi tersebut.

"Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita," kata Fatoni.

Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah tersebut, antara lain kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar dan TNI Rp22 miliar.

"Dan untuk Kabupaten/Kota di Sumut, secara keseluruhan rata-rata sudah merealisasikan NPHD," ucap Fatoni.

Rakor turut dihadiri Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. (**)