Medan (harianSIB.com)
Tim I Kunjungan Kerja (
Kunker) DPRD Sumut menyoroti buruknya pelayanan, pemeliharaan, perencanaan serta kualitas air bersih
Perumda Tirtanadi, sehingga sangat mengecewakan para pelanggan yang tidak dapat menikmati air bersih secara maksimal.
Hal itu disampaikan Ketua Tim I
Kunker DPRD Sumut Rudi Hermanto dalam rapat
paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Dr
Sutarto MSi dalam agenda penyampaian laporan hasil
Kunker dewan ke kabupaten/kota di Sumut yang dihadiri Pj Gubernur Sumut
Agus Fatoni, Senin (22/7/2024) di DPRD Sumut.
"Pelayanan, pemeliharaan dan perencanaan serta kualitas air bersih
Perumda Tirtanadi harus segera dibenahi, karena sudah kerap dikeluhkan masyarakat, sebab selama ini pelayanan perusahaan daerah milik Pemprov Sumut itu sangat buruk. Bahkan sangat sulit memenuhi syarat untuk sebuah pelayanan yang diinginkan warga," ujar Rudy.
Baca Juga:
Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan daerah yang kerap mati air di wilayah Kota Medan, seperti Medan Belawan, Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan, Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Helvetia dan lainnya.
Atas dasar itu, Tim I
Kunker mendesak jajaran Direksi
Perumda Tirtanadi untuk bergerak cepat membenahi pelayanannya, memperbaiki kualitas dan kemudahan pelayanan maupun distribusi air bersih bagi masyarakat Kota Medan, guna menghindari keresahan dan kekecewaan pelanggan.
Baca Juga:
Sementara itu, Tim III
Kunker Dapil Deliserdang melalui Ketuanya Timbul Sinaga mengusulkan kepada Pemprov Sumut, bahwa Kabupaten Deliserdang merupakan daerah penyangga ibukota Provinsi Sumut yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Kota Medan, sudah selayaknya ditingkatkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke daerah itu.
Tim IV
Kunker Dapil Kabupaten Sergai dan Kota Tebingtinggi melalui Ketuanya Delpin Barus meminta Pemprov Sumut untuk melunasi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke kabupaten tersebut sebesar 53 persen, mengingat sudah terealisasi sebesar 47 persen.
Sementara itu, Tim V, VI dan VII meminta kepada Pj Gubernur Sumut untuk memperjuangkan dana yang ada dari APBD Sumut, bantuan dari pemerintah pusat dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan kepada kabupaten/kota, sebagai terobosan baru untuk peningkatan pembangunan di Sumut.
Tim IX
Kunker wilayah Tapanuli melalui Ketuanya Viktor Silaen SE MM meminta kepada Pemprov Sumut untuk menganggarkan biaya perbaikan Jalan Pakkat menuju Onan Ganjang Dolok Sanggul yang mengalami rusak parah, sehingga mengakibatkan terputusnya jalan penghubung Pakkat menuju Onan Ganjang.
Sedangkan Tim XI
Kunker Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat melalui Ketuanya
Frans Dante Ginting meminta pembangunan sekolah-sekolah di ketiga kabupaten itu dilakukan pendampingan dari instansi bersangkutan, karena banyak proyek pembangunan yang kurang maksimal.
Tim XII
Kunker Dapil Langkat dan Kota Binjai melalui Ketuanya Ajie Karim berharap agar Pemprov Sumut melakukan pemerataan program kerja bagi dinas-dinas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat khususnya di wilayah Langkat dan Binjai.
Rapat
paripurna yang berlangsung dari pagi hingga sore ini sangat
minim kehadiran anggota dewan, sehingga banyak terlihat kursi-
kursi kosong.(**).
