LBH Medan Imbau Masyarakat Tolak Serangan Fajar

Medan (harianSIB.com)

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia khususnya Sumatera Utara dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Pesta demokrasi 5 tahun sekali ini, akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

LBH Medan menilai, Pilkada kali ini tidak memberikan gagasan/ide konkret untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi HAM. Hal itu dapat dilihat dari visi dan misi para kepala daerah di Sumatera Utara yang terkesan hanya tulisan-tulisan indah semata.

Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, SH MH, di Medan, Selasa (26/11/2024).

Baca Juga:

• Timbul Jaya H Sibarani "Warning" Bupati/Wali Kota Jangan Ada Lagi Praktek "Jual Beli" Jabatan di Daerah
• Timbul Hamonangan Sibarani Desak Dinas LHK Sumut Investigasi Penyebab Banjir Bandang "Terjang" Kota Parapat

Disebutkannya, sejarah kepemiluan di Indonesia tidak terlepas dari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pilkada. Di antaranya, tidak netralnya ASN dan Aparatur Penegak Hukum dan adanya "Serangan Fajar (money politics) memenangkan paslon tertentu.

Secara umum serangan fajar merupakan sebuah istilah lain dari "politik uang" yang biasanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara, yang disyaratkan dengan meminta seseorang untuk memilih paslon tertentu menjelang detik-detik pencoblosan.

Baca Juga:

• RUU TNI Dikritik PBNU: Penempatan Tentara di Kejagung Dipersoalkan
• Konferda GAMKI Ditutup: Swangro Lumbanbatu Jadi Ketua, Sekretaris Jere Halawa - Hamonangan Sinaga, Bendahara Eva Simamora

Praktik ini sejatinya dilakukan secara diam-diam, biasanya pada malam atau pagi hari menjelang pemungutan suara.

Bentuk-bentuk serangan fajar, pertama, pemberian uang secara langsung. Di mana uang dibagikan dalam amplop atau dibungkus dengan cara lain. Kedua, pemberian barang-barang seperti sembako dan lainnya. Ketiga, pemberian jasa seperti memberikan fasilitas antar jemput baik dengan ojol, angkot dan becak untuk mengantarkan pemilih ke tempat pemungutan suara dengan imbalan memilih calon tertentu.

Untuk mencegah serangan fajar, perlunya kesadaran masyarakat tentang bahayanya serangan fajar (money politics) terhadap kesejahteraan suatu daerah. Kedua, penguatan pengawasan yang harus dilakukan Bawaslu dan KPU. Ketiga, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

LBH Medan mengimbau masyarakat, khususnya Sumatera Utara untuk menolak serangan fajar, karena merusak demokrasi dan menghancurkan negeri.

"Jika hal ini tidak dilakukan, maka ke depannya yang akan menjadi korban adalah masyarakat sendiri," kata Irvan.

Seperti bagaimana celetukan di kalangan masyarakat, tidak ada makan siang gratis. Artinya apa yang telah dikeluarkan para calon kepala daerah, seyogianya akan dikembalikan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, semisal korupsi. Serangan fajar juga berakibat merugikan dan menyengsarakan rakyat.

Untuk itu, katanya, masyarakat harus berani menolak, mendokumentasikan, serta melaporkan jika adanya money politics kepada Bawaslu atau Panwaslu. LBH Medan juga mengajak masyarakat secara bersama-sama mengawal pesta demokrasi. (*)