Zeira Salim Ritonga: Pilkada Melalui DPRD Lebih Rasional dan Hemat Anggaran Negara

Medan (harianSIB.com)

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE secara tegas mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto yang akan memperbaiki sistem politik di Indonesia, terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menjadi pemilihan melalui DPRD, karena dinilai lebih rasional dan menghemat anggaran negara.

"Kita melihat, Pilkada melalui DPRD ini mekanismenya lebih rasional dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat, yang terlalu besar cost politiknya, baik anggaran pelaksanaanya maupun biaya yang tersebar ke masyarakat luas," tandas Zeira Salim kepada wartawan, Senin (16/12/2024), di DPRD Sumut.

Baca Juga:

• H Buyung Syukuran Atas Pelantikan Tiga Anaknya Jadi Bupati Labura, Ketua DPRD Sumut dan Anggota DPR RI
• Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

Penegasan itu disampaikan Bendahara DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut itu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Ada beberapa alasan Zeira Salim mendukung Pilkada oleh DPRD ini, karena dapat menghemat anggaran negara atau daerah yang biasanya sangat besar dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti biaya logistik, kampanye dan pengawasan.

Baca Juga:

• Zeira Salim Ritonga Kecam Keras Bandar Narkoba di Langkat Bacok Personel Direktorat Reserse Narkoba Poldasu
• KAI Sumut Layani 618.428 Penumpang Pada Triwulan I 2025, Meningkat 6 Persen Dibanding 2024

Selain itu, tambah Wakil Ketua Fraksi PKB ini, DPRD dipandang sebagai representasi masyarakat yang telah dipilih secara demokratis, sehingga keputusan yang diambil DPRD dianggap sudah mencerminkan aspirasi rakyat.

"Lagi pula, kalau Pilkada melalui DPRD dapat meminimalkan potensi politik uang (money politics) yang sering terjadi dalam Pilkada langsung, serta mengurangi konflik di masyarakat yang bisa muncul akibat polarisasi selama proses Pilkada," katanya.

Begitu juga menyangkut efisiensi waktu dan tenaga, tambah Zeira Salim, dengan menyerahkan proses pemilihan kepala daerah kepada DPRD, proses politik dapat berjalan lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme pemilu langsung, sehingga sangat tepat, jika di era pemerintahan Prabowo proses Pilkada dikembalikan ke legislatif.

Memang diakui anggota dewan Dapil Labuhanbatu, Labura dan Labusel ini, gagasan Pilkada melalui DPRD ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dan kritik, karena ada sebagian menilai akan kehilangan suara rakyat secara langsung memilih pemimpin mereka, yang merupakan esensi dari demokrasi.

"Polemik ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan tentang bagaimana proses demokrasi seharusnya dijalankan untuk menciptakan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip partisipasi rakyat," tegas Zeira sembari meminta eksekutif dan legislatif di pusat segera memperbaiki sistem Pilkada di Indonesia ke arah lebih baik dan efesien.(*)