Viktor Silaen Desak Dinas LHK dan BPBD Terjunkan Tim Investigasi Usut Penyebab Banjir Bandang di Taput

Medan (harianSIB.com)
Anggota DPRD Sumut Dapil Tapanuli, Viktor Silaen mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut segera menerjunkan tim investigasi untuk mengusut tuntas penyebab banjir bandang yang menerjang dua kecamatan di Tapanuli Utara (Taput), yakni Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita dan Kelurahan Pasar Sarulla, Kecamatan Pahae Jae.

"Dinas LHK dan BPBD Sumut harus gerak cepat melakukan investigasi lapangan, guna menyelidiki penyebab terjadinya banjir bandang di dua kecamatan di Taput, karena banjir tersebut membawa material lumpur dan kayu hingga menutup badan jalan serta menggenangi rumah-rumah penduduk," tandas Viktor Silaen kepada wartawan, Senin (30/12/2024) melalui telepon dari Tapanuli.

Jika ada bukti-bukti kuat terjadinya banjir bandang akibat aksi perambahan hutan yang melibatkan pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), tandas Viktor, harus segera direkomendasikan pencabutan izin usahanya ke Menteri LHK, demi menyelamatkan kawasan hutan dan masyarakat di Taput.

Baca Juga:

• Pasca Banjir Bandang, Warga Gotong Royong Bersihkan Aliran Sungai Batugaga Parapat
• Ribuan Honorer di Pemkab Taput Mulai Dirumahkan Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

"Tindakan ini dianggap penting untuk menyelamatkan kawasan hutan yang menjadi pelindung alami masyarakat sekitar dari bencana alam. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban banjir bandang akibat ulah pengusaha HPH yang meraup keuntungan secara besar-besaran, tapi mengabaikan keselamatan masyarakat," tandas Viktor.

Menurut politisi Partai Golkar ini, bencana seperti ini sering kali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan pengelolaan hutan yang tidak bertanggung jawab, karena material kayu yang terbawa banjir mengindikasikan kemungkinan adanya aktivitas pembalakan liar atau pengelolaan hutan yang buruk.

Baca Juga:

• Wakil Presiden Bantu Korban Banjir Bandang di Parapat
• Keluarga Besar SMP 1 Parapat Serahkan Bantuan kepada Siswa Terdampak Banjir Bandang

Atas dasar itu, Viktor mengingatkan Dinas LHK dan BPBD Sumut juga wajib mengaudit lingkungan, dengan melibatkan tim ahli untuk memetakan kondisi hutan di wilayah tersebut serta yang tidak kalah pentingnya, lakukan juga pemantauan aktivitas HPH/IUPHHK-HA serta mengevaluasi perusahaan yang beroperasi di Taput.

Selain itu, Viktor juga mendesak Pemprov Sumut Cq BPBD Sumut segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat di dua kecamatan yang terkena banjir bandang, karena masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan, baik bahan makanan maupun kebutuhan lainnya.

Penegasan itu disampaikan Viktor menanggapi terjadinya banjir bandang di dua kecamatan di Kabupaten Taput yakni, Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita dan Kelurahan Pasar Sarulla, Kecamatan Pahae Jae Minggu,. (29/12/2024).

Seperti diberitakan SIB, Senin (30/12), banjir bandang terjadi setelah kawasan itu diguyur hujan deras pada pukul 19.30 WIB, sehingga aliran Sungai Aek Sarulla meluap dan menggenangi permukiman warga yang berada di sepanjang aliran sungai dengan ketinggian air hampir 1 meter.

Saat bersamaan, banjir bandang juga menerjang Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita hingga membawa material lumpur dan kayu hingga menutup badan jalan di lokasi itu, membuat kendaraan sulit melintasi jalan tersebut. Tapi belum ada laporan mengenai korban jiwa atau luka akibat bencana tersebut.(*)