Mahasiswa Bakar Ban Bekas di DPRD SU Tuntut Pemerintah Cabut Kebijakan Pemangkasan Anggaran

Medan(harianSIB.com)

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jumat (21/2/2025) melakukan aksi bakar ban bekas dan menuntut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No1/2025 tentang pemangkasan/efesiensi anggaran di sejumlah kementerian/departemen, karena akan mengancam dunia pendidikan dan keberlangsungan pembangunan.

Menurut Koordinator Aksi Mahasiswa Ananda Ferdianto Sebayang dalam orasinya, efesiensi/pemangkasan anggaran merupakan kebijakan yang tidak populis serta sangat merugikan rakyat, karena banyak program-program pembangunan yang menyentuh rakyat gagal dilaksanakan.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Minta BPK RI Coret Anggaran dan Belanja OPD "Aneh-aneh" di APBD Sumut
• PT Pelindo Regional 1 Raih CSR Award 2025 dari Wali Kota Medan

"Paling kami sesalkan, pemberlakuan efesiensi anggaran ini justru mengancam dunia pendidikan, terutama keberlanjutan program beasiswa sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, karena banyak anggarannya terpangkas habis," teriak mahasiswa sembari menuntut pemerintah segera pulihkan Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), guna menjaga stabilitas pendidikan.

Selain itu, para mahasiswa juga menuntut kesejahteraan dosen dan tenaga pendidikan, agar kualitas pendidikan di Indonesia tidak menurun serta mendesak pemerintah segera realokasi anggaran dari sektor non-edukatif, agar efesiensi tidak mengorbankan akses pendidikan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau Rumah Perlindungan Sosial, Pastikan RPS Berfungsi
• Tinjau Jalan Rusak di Tuntungan, Rico Waas Sebut Akan Segera Diperbaiki

Dorong-dorongan

Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa juga sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat keamanan, sehingga nyaris terjadi kericuhan, karena mahasiswa terus merapat ke pintu gerbang gedung dewan. Sementara aparat kepolisian sudah bersiaga melakukan pagar betis tiga lapis di depan mereka, sehingga aparat semakin terjepit atas desakan mahasiswa.

Tapi aksi dorong-dorongan tidak berlangsung lama, karena aparat kepolisian berusaha menenangkan mahasiswa dan koordinator mahasiswa juga meminta rekan-rekannya untuk tidak terpancing emosi, sebab tujuan mereka menggelar aksi damai, bukan anarkis.

Situasi kembali tenang dan secara bergantian perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya dan menuntut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus dan pimpinan dewan lainnya menemui mereka, untuk menyampaikan tuntutan pengunjuk rasa ke pemerintah pusat.

Namun tidak seorangpun pimpinan dewan, baik ketua maupun 4 wakil ketua dewan hadir di rumah rakyat ini, tapi seluruhnya di Jakarta dengan berbagai macam urusan.

Akhirnya anggota DPRD Sumut Palacheta Subias Subianto menemui pengunjuk rasa untuk menerima aspirasi mereka, tapi mahasiswa menolaknya, karena mereka ingin bertemu dengan Ketua DPRD Sumut atau pimpinan dewan lainnya.

Namun Palacheta menjelaskan, bahwa pimpinan dewan sedang berada di Jakarta. Tapi mahasiswa tetap menolak menyerahkan aspirasinya kepada anggota dewan dan akhirnya wakil rakyat dari Partai Golkar ini meninggalkan mahasiswa.

Menjelang malam massa pengunjuk rasa meninggalkan gedung dewan dengan tertib. Sementara aparat kepolisian, yang terdiri dari berbagai kesatuan dengan jumlah ratusan personel dibantu Satpol PP dan Satpam menjaga keamanan di gedung dewan juga membubarkan diri.(*).