Pdt Penrad Siagian Duga Kuat Banjir Bandang Parapat Akibat Ilegal Logging dan Aktivitas Konsesi

Medan (harianSIB.com)
Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian menduga bencana banjir bandang yang menerjang Kota Wisata Parapat akibat adanya penebangan liar (ilegal logging) dan aktivitas perkebunan kayu eukaliptus di sekitar Kawasan Danau Toba, sehingga pemerintah perlu membuat batasan kawasan konsesi perusahaan tersebut.

"Hutan gundul akibat penebangan liar membuat struktur tanah menjadi longgar dan kehilangan daerah resapan air. Konsesi yang tidak transparan tentang batas-batasnya, patut diduga salah satu penyebab terjadinya banjir bandang. Ini yang harus diusut tuntas," kata Penrad Siagian kepada wartawan, Senin (17/3/2025) di Medan.

Dalam kasus ini, Penrad mendesak seluruh kepala daerah dan aparat penegak hukum di kawasan Danau Toba untuk bersikap tegas terhadap pelaku perusak hutan, agar peristiwa banjir bandang tidak lagi terulang di Kota Parapat.

Baca Juga:

• Terima Audiensi Harian SIB Biro Tebara, Bupati Batubara Siap Hadiri Perayaan HUT ke-55 SIB
• Dewan Hakim dan Juri MTQ dan FSQ Kabupaten Labura 2025 Dilantik

"Kepala daerah dan aparat penegak hukum yang ada di kawasan Danau Toba harus mengambil sikap atas semua tindakan illegal logging yang kerap terjadi. Bagaimana mungkin daerah yang berada di dataran tinggi bisa mengalami banjir seperti ini. Ini banjir bandang yang artinya kiriman dari bukit yang sudah gundul," ujarnya.

Penrad juga mengkhawatirkan dampak banjir bandang ini terhadap daerah-daerah satelit Parapat, sebab kalau bukit dan hutan di perbukitan terus digunduli, kota-kota satelit seperti, Dairi, Toba dan wilayah lainnya akan mengalami banjir kiriman dari perbukitan yang ada di kawasan Danau Toba.

Baca Juga:

• Rico Waas Panggil Camat dan Lurah se-Kota Medan Tes Urine
• Diresmikan Wali Kota, Monumen Raja Sang Naualuh Damanik Berdiri Megah di Kota Pematangsiantar

Ditambahkan Penrad, peristiwa serupa juga pernah terjadi, pada 1 Desember 2024, banjir bandang dan tanah longsor juga melanda Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Akibat kejadian tersebut, tambahnya, sebanyak 12 orang dinyatakan hilang, dan hingga hari keenam, hanya dua korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal, sekitar 160 jiwa mengungsi di Kantor Camat Baktiraja dan Gedung Serbaguna HKBP Simanullang Sinambela.

"Pada saat itu, tim investigasi yang dibentuk Pemprov Sumut menemukan dugaan perambahan hutan (illegal logging) pasca-bencana di Desa Simangulampe," tandas Penrad sembari menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah serius untuk mengatasi kerusakan lingkungan di Kawasan Danau Toba.

Menurutnya, konsesi perusahaan yang sampai saat ini tidak jelas atau tidak transparan tentang batas-batasnya, sulit dilakukan pengawasan oleh masyarakat, sehingga bisa saja ada ilegal logging berkedok konsesi yang menimbulkan penggundulan hutan secara parah.(*).