Masyarakat Desa Sigotom Julu Taput Resah Akibat Lahan Pertaniannya Diisukan Masuk Kawasan Hutan

Berkaitan dengan itu, mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini meminta pihak pemerintah, mulai dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan pusat segera turun ke lapangan meninjau seluruh batas-batas kawasan hutan yang ada di Taput, agar diketahui secara pasti apakah lahan pertanian masuk kawasan hutan.

"Peninjauan batas-batas kawasan hutan ini sangat penting dan mendesak, agar bisa diketahui secara jelas. Jangan nanti sedikit-sedikit pemerintah mengklaim lahan masyarakat yang berdekatan dengan hutan masuk kawasan hutan," ujarnya.

Pemerintah dalam kasus ini, tambah Viktor, hrus terbuka kepada masyarakat serta mensosialisasikannya secara jelas terkait kriteria lahan yang berada dalam kawasan hutan, bukan asal mengklaimnya hanya dikarenakan di areal pertanian warga banyak tumbuh pohon kayu.(*).

Baca Juga:

• Komitmen Kepala Daerah Kunci Pengembangan Kaldera Toba
• Rapat Paripurna DPRD SU Sampaikan Pendapat Fraksi Terhadap LKPj APBD Sumut TA 2024