Pdt Penrad Siagian Bertemu Kanwil BPN Sumut Kritisi Masalah Mafia Tanah Resahkan Masyarakat

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi bertemu Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dan 4 Kepala BPN di Sumut guna membahas sejumlah konflik agraria dan maraknya permainan mafia tanah yang sangat meresahkan masyarakat di daerah ini, sehingga dibutuhkan penanganan yang serius setiap kasus tanah yang menimpa masyarakat.

"Kita mendapat pengaduan dari masyarakat, banyak kasus tanah yang melibatkan mafia tanah di Sumut tidak ada ujung penyelesaiannya. Bahkan paling mengecewakan, ada empat kasus agraria yang berkonflik antara masyarakat dengan perusahaan besar. Ini yang harus menjadi perhatian serius Kanwil BPN Sumut," ujar Penrad Siagian kepada wartawan, Selasa (25/3/2025) melalui WhatsApp di Medan.

Baca Juga:

• Gerebek Sarang Narkoba di Jalan Cokroaminoto, 3 Pria Diamankan Polres Pematangsiantar
• Cabuli 2 Pelajar, Seorang Pria Diringkus Sat Reskrim Polres Pematangsiantar

Keempat konflik agraria tersebut, masing-masing, antara masyarakat Gurila Pematangsiantar dengan pihak PTPN, konflik masyarakat Simpang Gambus dengan PT Socfindo, masyarakat Mandoge dengan PT Bakrie Plantation serta konflik masyarakat Rambah Baru dengan PT Nirvana.

Pertemuan yang dihadiri Plt Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Sumut, Seti Kuncoro dan 4 Kepala BPN di Sumut, masing-mading Kepala BPN Kota Pematangsiantar, Imansyah Lubis, Kepala BPN Batubara, Mohammad Lizardy, Kepala BPN Asahan, Fachrul Husin Nasution, dan Kepala BPN Deliserdang, Abdul Rahim Lubis berlangsung serius.

Baca Juga:

• Sebanyak 17 Orang Peserta Ikuti Tes Asesmen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
• Polres Pematangsiantar Ringkus 2 Pria Pengedar Sabu di Tanjung Tongah, Sita 6,35 Gram Sabu

Bahkan Penrad ingin mendengar langsung dari pihak BPN mengenai perkembangan dan langkah yang telah diambil dalam menangani konflik agraria dan masalah mafia tanah tersebut, karena masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas tanah-tanah mereka.

Dia menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria dan kasus mafia tanah harus mengutamakan prinsip keadilan bagi masyarakat dan memastikan hak-hak mereka tidak terabaikan, sehingga pihak BPN harus lebih transparan dalam menangani sengketa lahan, terutama yang melibatkan perusahaan besar.

"Saya tidak ingin konflik agraria ini berlarut-larut tanpa solusi yang jelas. Pemerintah harus hadir untuk memastikan hak masyarakat tidak terabaikan," tegas anggota BAP DPD RI ini sembari menambahkan, pihaknya tetap komit terus mengawal masalah tanah ini hingga ada penyelesaian yang adil.

Ia juga berjanji akan membawa aspirasi masyarakat ke tingkat pusat guna mencari solusi terbaik bagi konflik agraria yang terjadi di Sumut, sebab terkait persoalan tanah ini bukan hanya sekadar masalah kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan tersebut," pungkas Penrad Siagian.(*).