BPJPH dan BPOM Temukan Produk Bersertifikat Halal Mengandung Unsur Babi

Medan(harianSIB.com)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sejumlah produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine), meskipun sebagian di antaranya telah bersertifikat halal.

Temuan ini merupakan hasil dari pengawasan bersama dan pengujian laboratorium yang dilakukan terhadap parameter DNA dan/atau peptida spesifik porcine pada berbagai produk pangan olahan. Dalam siaran pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (23/4/2025), Kepala Balai Besar POM di Medan, Drs Martin Suhendri, Apt, M.Farm, menyebutkan bahwa sebanyak 11 batch produk dari 9 merek terdeteksi mengandung unsur babi.

Baca Juga:

• Babinsa Dampingi Penyerapan Gabah : Pastikan Petani Dapatkan Harga yang Layak
• Teror ke Kantor Tempo, Kepala Babi Dikirim Via Ojek Online

Dari total temuan tersebut, 9 batch berasal dari 7 produk yang telah memiliki sertifikat halal, sementara 2 batch lainnya berasal dari produk yang belum bersertifikat halal.

Baca Juga:

• Warga Desak Pemerintah Bangun Tempat Pemotongan dan Penjualan Daging Babi di Pekan Tetehosi
• Terseret Kasus Perselingkuhan, Ridwan Kamil Siap Tes DNA

Produk-produk yang mengandung unsur porcine tersebut di antaranya adalah:

Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (rasa leci, jeruk, stroberi, dan anggur),
Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Apple Teddy Marshmallow),
ChompChomp Car Mallow (Marshmallow Bentuk Mobil),
ChompChomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk Bunga),
ChompChomp Mini Marshmallow (Marshmallow Bentuk Tabung),
Hakiki Gelatin (bahan tambahan pangan pembentuk gel),
Larbee - TYL Marshmallow Isi Selai Vanila (Vanilla Marshmallow Filling),
AAA Marshmallow Rasa Jeruk,
SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat.

Sebagai tindak lanjut, BPJPH menjatuhkan sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran terhadap tujuh produk bersertifikat halal yang terdeteksi mengandung unsur babi. Langkah ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan kepada pelaku usaha dari dua produk yang belum memiliki sertifikat halal. BPOM juga memerintahkan agar produk tersebut ditarik dari peredaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.