“Indonesia Cemas, Bukan Emas”: LBH Medan Kritik Pedas BNN Soal 3,3 Juta Pengguna Narkoba

Medan(harianSIB.com)
Angka pengguna narkoba di Indonesia yang mencapai 3,3 juta jiwa pada 2023 dinilai sebagai alarm bahaya bagi masa depan bangsa. Mayoritas pengguna berada di usia produktif 15-49 tahun. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pun menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Ini bukan lagi sekadar peringatan, tapi realita horor yang kita hadapi bersama. Bagaimana mungkin angka setinggi ini terjadi jika institusi seperti BNN benar-benar bekerja optimal?" ujar Wakil Direktur LBH Medan, M. Alinafiah Matondang SH MHum, Selasa (6/5/2025).

Menurut Alinafiah, lonjakan angka penyalahgunaan narkoba menandakan kegagalan kolektif dalam pencegahan dan penindakan. Ia menyebut kinerja BNN dan juga kepolisian patut dipertanyakan.

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Tanjungbalai Gerebek Pengedar Saat Transaksi
• Satres Narkoba Polrestabes Medan Ringkus 2 Pengedar Sabu di Patumbak

"Dari waktu ke waktu, BNN selalu dipimpin oleh purnawirawan petinggi Polri. Harusnya ini jadi jaminan keberhasilan pemberantasan narkoba. Faktanya? Angka penyalahgunaan justru makin mengerikan," tegasnya.

LBH Medan menyayangkan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pemberantasan narkoba tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan. Alinafiah menilai, bukan hanya BNN, tapi juga institusi penegak hukum lainnya seperti Polri, turut gagal menunjukkan performa yang efektif.

Baca Juga:

• Kapolres Labuhanbatu Terima Piagam Penghargaan Kategori Pelayanan Prima dari Kapolri Listyo Sigit
• Polri Ungkap Sindikat Perdagangan Orang dan Narkoba Modus PMI Ilegal

Ia juga menyoroti mudahnya akses narkoba yang kini bisa didapatkan bahkan oleh anak-anak usia sekolah.

"Tiada hari tanpa kecemasan. Inilah yang dirasakan para orang tua saat ini. Narkoba seperti sudah tak punya pagar lagi," ungkapnya.

LBH Medan menyerukan masyarakat untuk lebih aktif mengawasi kinerja BNN dan kepolisian. Bahkan, ia tak segan membuka kemungkinan adanya oknum di dua institusi tersebut yang ikut bermain dalam peredaran narkoba.

"Kami mendesak DPR RI agar tidak sekadar jadi penonton. Evaluasi menyeluruh terhadap anggaran dan kinerja BNN dan Polri harus dilakukan. Jika tidak, kita bukan menuju Indonesia Emas, tapi justru Indonesia Cemas," pungkas Alinafiah.(**)