DPRD SU Minta Polda Selesaikan Masalah Tawuran Antar-warga di Belawan Secara Arif dan Bijaksana

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM meminta Polda Sumut menyelesaikan masalah sosial, terkhusus tawuran antarwarga dan kenakalan remaja di Belawan Sumut yang berujung pencopotan AKBP Oloan Siahaan dari jabatannya sebagai Kapolres Belawan, dengan arif dan bijaksana, tanpa "pilih-kasih".

"Memang dari satu sisi pencopotan Pak Oloan Siahaan dari jabatannya banyak mengagetkan berbagai pihak, karena selaku penegak hukum telah melaksanakan tugasnya guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah itu," tandas Viktor Silaen kepada wartawan, Senin (12/5), melalui telepon di Medan.

Baca Juga:

• Polisi Tangkap 2 Pengedar Sabu di Marelan
• Zeira Salim Ritonga: Dorongan Gubernur Soal Percepatan Lahan SPPG Sangat Strategis Sukseskan Program MBG

Atas dasar inilah, Viktor meminta Polda Sumut hadir dengan solusi yang lebih menyentuh akar permasalahan, terutama kenakalan remaja dan konflik antar-warga yang sudah sangat meresahkan, sehingga penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga lembaga pendidikan.

"Kita juga menekankan pentingnya tindakan kepolisian yang adil dan tidak diskriminatif. Jangan ada kesan pilih-kasih dalam penegakan hukum. Semua pihak yang terlibat dalam kerusuhan atau aksi kekerasan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Polisi juga perlu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar tercipta rasa aman dan kepercayaan publik," tegasnya.

Baca Juga:

• Tim Macan Polres Belawan Ringkus 3 Pelaku Pencuri Besi Gudang ARB
• Polri Ungkap Sindikat Perdagangan Orang dan Narkoba Modus PMI Ilegal

Viktor pun berharap, ke depan, aparat kepolisian bisa lebih fokus pada pendekatan preventif dan edukatif dalam menghadapi kenakalan remaja, serta lebih responsif terhadap laporan dan keluhan warga, sebab Belawan sebagai wilayah strategis yang menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi Sumut, tidak boleh terus-menerus menjadi titik rawan konflik.