GARANSI dan Warga Langkat Desak Gubernur Evaluasi Kadinkes Faisal Hasrimy

Medan(harianSIB.com)
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Transparansi (GARANSI) Sumatera Utara, bersama Forum Pemuda Daerah (Forpeda) dan Gerakan Mahasiswa Indonesia Raya (Gembira), mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (21/5/2025).

Mereka menyampaikan desakan kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution, agar mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, H Muhammad Faisal Hasrimy.

Desakan tersebut disampaikan oleh orator aksi, Muhammad Nur Adlin. Dalam orasinya, ia mengkritisi kinerja Faisal Hasrimy saat menjabat sebagai Pj Bupati Langkat. Diketahui, Faisal dilantik sebagai Penjabat Bupati Langkat pada 20 Februari 2024 oleh Pj Gubernur Sumut saat itu, Hassanudin, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 Februari 2024.

Baca Juga:

• HUT ke-75 Kodam I/BB, Bobby Apresiasi Kodam I/BB Selalu Hadir Bantu Pemprov Sumut
• Zeira Salim Ritonga: Dorongan Gubernur Soal Percepatan Lahan SPPG Sangat Strategis Sukseskan Program MBG

Adlin menuding Faisal Hasrimy telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, khususnya dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Salah satu yang disorot adalah pengadaan Smartboard yang bersumber dari P-APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50 miliar.

"Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy patut diduga menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperkaya diri dan orang lain. Banyak dosa jabatan yang ditinggalkan di Langkat," tegas Adlin.

Baca Juga:

• Bupati Tapteng Dukung MBG Peningkatan Gizi Anak Indonesia
• Ratusan Relawan Geruduk Polda Sumut, Desak Penangkapan Penghina Bobby Nasution dan Keluarga

Ia juga menyebut, pengadaan Smartboard tidak tepat sasaran karena mayoritas sekolah di Langkat belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

Aksi massa diterima oleh Khairudin Siregar dari Biro Fungsional Penyuluhan Umum, didampingi Jendri dan staf lainnya. "Kedatangan kalian belum terjadwal, namun akan segera kami sampaikan dalam bentuk nota dinas kepada Bapak Gubernur," ujar Khairudin.

Setelah audiensi, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka mendesak agar dugaan korupsi terkait pengadaan Smartboard diusut tuntas dan para pelaku segera diperiksa.(**)