Rapat Paripurna DPRD SU Sampaikan Pendapat Fraksi Terhadap LKPj APBD Sumut TA 2024

Medan(harianSIB.com)

DPRD Sumut menyoroti kondisi infrastruktur jalan dan jembatan provinsi di Sumut yang sangat mendesak untuk dilakukan perbaikan, demi kelancaran roda perekonomian di Sumut, mengingat dari 3.005 Km jalan yang ada, hanya 56 persen di antaranya yang berada dalam kondisi baik, 21,81 Persen dalam kondisi sedang, 4,78 persen rusak ringan dan 17 Persen mengalami kerusakan berat.

Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Mangapul Purba SE MI Kom dalam pendapat fraksinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Sumut TA 2024 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Erni Aryanti Sitorus SH didampingi Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi, H Ihwan Ritonga, Ricky Antoni, Salman Alfarisi dan dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur H Surya, Kamis (22/5/2025) di DPRD Sumut.

Berdasarkan dari data tersebut di atas, tambah Mangapul, Fraksi PDI Perjuangan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih perlu ditingkatkan, agar perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dapat segera diperbaiki, karena dinilai sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Minta BPK RI Coret Anggaran dan Belanja OPD "Aneh-aneh" di APBD Sumut
• Pemprov Sumut akan Perbaiki dan Keruk Bendung Irigasi di Batubara

Berkaitan dengan itu, Mangapul meminta Dinas PUPR Sumut segera menyusun peta jalan strategis pembangunan infrastruktur, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Tidak hanya infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Pengelolaan BUMD selama ini bahkan dinilai membebani anggaran daerah, sehingga perlu dilakukan pengawasan maksimal agar BUMD menjadi produktif dan profesional.

Baca Juga:

• Waspada Penipuan Surat Edaran Mengatasnamakan Dinas Koperasi dan UKM Sumut
• Ahmad Hadian "Turun" ke Bendungan Sei Manggar Batubara yang Tak Berfungsi, 4.000 Ha Areal Persawahan Kering

Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Timbul Jaya Hamonangan Sibarani mengatakan, capaian progres infrastruktur pengendalian banjir dan pengembangan irigasi ada kemajuan penting, namun penanganannya harus merata hingga ke wilayah tertinggal.

"Kami menilai, masih banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan akses jalan, air bersih, listrik, dan internet secara layak. Pemprov Sumut perlu menetapkan strategi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berbasis spasial," ujar Timbul Jaya Sibarani.

Sedangkan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan provinsi di daerah pedalaman, pembangunan jembatan penghubung antar kabupaten dan fasilitas publik untuk wilayah pesisir dan pegunungan, tambah Timbul Jaya Sibarani, harus menjadi skala prioritas pembangunannya.

Pendapat Fraksi Gerindra yang dibacakan juru bicaranya H Subandi mengatakan menerima LKPj Sumut TA 2024 dengan berbagai catatan, diantaranya agar Pemprov Sumut memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak serta mendata aset yang tersebar di berbagai daerah di Sumut, sebelum diserobot pihak ketiga.

Sementara itu, pendapat Fraksi PKS yang dibacakan juru bicaranya Haryanto dan Fraksi PAN melalui juru bicaranya Yahdi Khoir berharap kepada Pemprov Sumut meningkatkan profesionalisme BUMD, untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(*)