DPRD SU: Kinerja BODT Lemah Jadi Ancaman Bagi Geopark Kaldera Toba

Medan (harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Dapil Tapanuli, Manaek Hutasoit SE menegaskan, terancam dicabutnya

status Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO, salah satu penyebabnya akibat lemahnya atau pasifnya kinerja Badan Otorita Danau Toba (BODT), sehingga perlu segera dievaluasi kinerja pimpinan BODT tersebut.

"BODT ini seperti tidak punya semangat kerja. Mereka punya anggaran besar, tapi tidak ada gebrakan di lapangan. BODT harusnya jadi motor penggerak untuk memastikan Danau Toba tetap memenuhi persyaratan UNESCO. Tapi nyatanya? Gerak pun tidak kelihatan," tegas Manaek Hutasoit kepada wartawan, Jumat (23/5/2025) di Medan.

Baca Juga:

• Event Trail of The Kings 2025 Digelar di Danau Toba, Kenalkan Pariwisata Sumut ke Dunia
• Viktor Silaen Desak Polres Humbahas Tangkap Pelaku Perambah Hutan di Desa Parnapa Humbahas

Menurut Manaek, UNESCO telah memberikan sejumlah indikator dan syarat yang jelas agar Geopark Kaldera Toba bisa tetap masuk dalam jaringan Geopark Dunia. Namun hingga kini, persyaratan itu belum juga dituntaskan oleh lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan kawasan strategis nasional tersebut.

"Ini bukan lagi soal teknis, ini soal komitmen dan keseriusan. Kalau BODT terus seperti ini, saya khawatir UNESCO mencabut status Geopark Kaldera Toba. Kalau itu terjadi, hancur sudah harapan kita menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia," katanya.

Baca Juga:

• Muniruddin Ritonga Usulkan Tidak Saja SMA/SMK Gratis di Sumut Tapi Juga Sekolah Pesantren dan Madrasah
• Frans Dante Ginting Desak BBPJN Segera Tertibkan Pencucian Truk di Sepanjang Jalan Jamin Ginting

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, syarat yang diminta UNESCO sebenarnya tidaklah berat. Di antaranya pelibatan aktif masyarakat dalam setiap event, kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kelestarian ekologi, serta perencanaan dan pengelolaan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

"Semua itu bisa dikerjakan kalau serius," ujar anggota Komisi B ini.

Sebagai langkah tegas, Manaek mendesak agar DPRD Sumut melalui komisi terkait segera memanggil BODT untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP), guna mengetahui secara langsung apa saja yang sudah dan belum dikerjakan oleh BODT dalam memenuhi tuntutan UNESCO.

"Ini bukan waktunya lagi basa-basi. Kalau perlu, evaluasi total kinerja BODT. Jangan sampai kita kecolongan karena kelalaian satu lembaga yang tidak paham arti penting kawasan Danau Toba bagi masa depan pariwisata Indonesia," tegasnya.

Manaek dalam kesempatan itu juga menyoroti minimnya peran pemerintah daerah di sekitar kawasan Danau Toba, termasuk kabupaten-kabupaten yang mengelilingi danau terbesar di Asia Tenggara itu, sehingga diharapkan kepada seluruh kepala daerah dan Pemprov Sumut untuk lebih aktif terlibat dan tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Ini tanah kita, budaya kita, warisan kita. Jangan berpangku tangan. Kita harus gotong royong memastikan Danau Toba tetap menjadi kebanggaan bangsa dan tetap diakui dunia," katanya.

Ia menekankan bahwa status UNESCO bukan hanya soal kebanggaan, tapi juga berkaitan langsung dengan promosi global, kunjungan wisatawan internasional, hingga pembangunan ekonomi berbasis pariwisata yang berkelanjutan, sebab UNESCO itu alat marketing global. Kalau status itu dicabut, akan kehilangan momentum besar dan kerugian yang tidak bisa dibayar dengan uang.(*).