Massa Demo di Kejati Sumut Minta Komjak Usut Oknum Jaksa Diduga Terlibat Bimtek Desa

Medan(harianSIB.com)

Puluhan orang mengaku sebagai mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), di Jalan Jenderal AH Nasution, Medan Johor, Rabu (28/5/2025).

Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan keterlibatan oknum jaksa Kejati Sumut dalam pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) desa di wilayah Sumatera Utara.

Dengan menggunakan pengeras suara, para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan informasi terkait dugaan penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh oknum jaksa. Mereka menuding jaksa tersebut menekan birokrasi serta aparatur pemerintahan desa, dan bahkan diduga mengatur penunjukan rekanan atau lembaga pelaksana kegiatan Bimtek.

Baca Juga:

• Dokter Paulus Ajukan Eksepsi, Penasihat Hukum Singgung Konflik Perdata
• Sekelompok Massa Demo Kejati Sumut Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Tapteng

Massa juga menyoroti keberadaan lembaga bernama Lemindo yang berkantor di Bandung. Mereka menduga lembaga tersebut memiliki kedekatan dengan pejabat di Kejati Sumut, sehingga diarahkan menjadi pelaksana kegiatan bimtek di berbagai desa di Sumut.

Aksi sempat memicu kemacetan lalu lintas di depan kantor Kejati karena sebagian badan jalan digunakan massa. Kendaraan dari dua arah terpaksa berbagi jalur. Aparat kepolisian terlihat mengatur arus lalu lintas dan menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Gelar Acara Pengantar Tugas dan Syukuran Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi
• Siswa SMAS Bandung Percut Sei Tuan Dilatih Jadi 'Duta Wisata Digital'

Di depan gerbang kantor Kejati Sumut, terjadi dialog antara pengunjuk rasa dan petugas piket. Massa meminta agar bisa bertemu langsung dengan pimpinan Kejati Sumut. Akhirnya, perwakilan demonstran diterima Tim Penerangan Hukum (Penkum) Bidang Intelijen Kejati Sumut, Monang Sitohang, Juliana Simanjuntak, serta Friska, di ruang PTSP.

Monang Sitohang, mewakili Kasi Penkum, menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan pengunjuk rasa. Ia menyarankan agar laporan disampaikan secara tertulis, dilengkapi dengan data pendukung seperti waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta nama atau inisial pejabat yang diduga terlibat.

Ia juga meminta agar laporan tersebut segera diserahkan, paling lambat Senin mendatang, untuk segera ditindaklanjuti.

Pantauan wartawan, selama aksi berlangsung, baik dalam selebaran maupun orasi, tidak disebutkan secara rinci tahun anggaran kegiatan, lokasi bimtek, maupun identitas oknum jaksa yang dimaksud.

Menariknya, salah satu peserta aksi yang turut diterima di ruang PTSP mengaku sedang menempuh pendidikan S2 di Fakultas Hukum pada salah satu perguruan tinggi swasta di Medan.

Dalam aksinya, massa juga mendesak Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut dengan memanggil dan memeriksa pihak terkait. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan Kejati Sumut. (*)