Berkas Tersangka Perusakan Dinyatakan Lengkap, Kuasa Hukum Korban Apresiasi Kinerja Penyidik

Medan(harianSIB.com)

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan berkas perkara pidana atas nama tersangka dr PY telah lengkap atau P-21.

Kepastian itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut tertanggal 9 Mei 2025.

Baca Juga:

• Ketua DPRD SU Minta Polda Sumut Usut Tuntas Aksi Teror Terhadap Anggota Dewan Irham Buana Nasution
• Ketua DPRD SU Minta Polda Sumut Usut Tuntas Aksi Teror Terhadap Anggota Dewan Irham Buana Nasution

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Adre Ginting membenarkan hal tersebut. "Telah lengkap secara formil dan materiil (P-21) setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti," ujar Adre, Kamis (18/6/2025).

Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan tahap II akan digelar Jumat mendatang. "Tersangkanya sudah ditahan, tapi karena ada surat sakit, saat ini dibantarkan ke Rumah Sakit Bhayangkara," ujarnya.

Baca Juga:

• Hoaks! Polda Sumut & KPK Kompak Bantah Isu Kapolres Terjaring OTT: "Itu Tidak Benar"
• Ungkap 100 Kg Sabu di SPBU Jalan Arteri Tanjungbalai, Polda Sumut Buru Pengendali

Kuasa hukum korban, Marimon Nainggolan SH MH, mengapresiasi penyidik yang telah menuntaskan berkas perkara.

Namun ia mengaku terkejut atas informasi pembantaran terhadap tersangka karena alasan kesehatan.

"Alasan pembantaran harus sesuai hukum. Bila benar sakit, harus ada surat dokter yang sah. Membuat atau menggunakan surat dokter palsu bisa diancam pidana Pasal 267 KUHP. Karena itu, perlu dilakukan second opinion agar publik tidak menilai ada permainan, apalagi tersangka adalah seorang dokter spesialis," tegas Marimon.

Kasus ini bermula dari laporan Go Mei Siang terkait dugaan perusakan pagar seng di atas tanah miliknya di Jalan Amplas, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area.

Tanah tersebut terdaftar atas nama Go Mei Siang berdasarkan SHM Nomor 64/Sei Rengas II seluas 193 meter persegi dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 19 Oktober 2011.

Marimon menyebut jika dr PY merasa menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli tanah, seharusnya ia melaporkan penjualnya, bukan mengklaim tanah milik kliennya.