Pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 secara serentak se-Indonesia sudah di depan mata. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pilkada serentak ini diikuti 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, termasuk Sumatera Utara, 39 kota termasuk Kota Padangsidimpuan di Provinsi Sumatera Utara dan 115 kabupaten, di antaranya Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara, Langkat, Deliserdang, Batubara, Tapanuli Utara dan Dairi di Sumatera Utara.
Pilkada Provinsi Sumatera Utara atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut (Pilgubsu) diikuti 2 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kontestan atau peserta. Pasangan nomor urut 1, Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah diusung Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, PAN, Partai Golkar serta Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan pasangan nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat - Sihar Pangihutan Sitorus diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Siapa di antara 2 pasangan calon pemimpin itu yang menjadi pemenang Pilgubsu, atau terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut untuk periode 2018-2023, rakyatlah yang menentukan di bilik suara Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rabu 27 Juni 2018.
Pada pesta demokrasi ini, rakyat jangan sampai lupa, pilihan boleh beda tetapi jangan sampai bersinggungan atau memicu situasi sehingga tidak damai. Apalagi bergesekan karena ambisi yang berlebihan dari pendukung atau pasangan calon.
Banyak memprediksi Pilkada kali ini akan berlangsung panas akibat ketatnya persaingan pasangan calon dan partai politik pengusung dan pendukung.
Namun Pilkada tahun ini haruslah damai. Pemerintah, penyelenggara pemilihan umum, pengawas pemilihan umum dan aparat keamanan yang bertanggungjawab menjaga keamanan, kenyamanan dan kodusifitas daerah Sumut ini telah menekankan agar pesta demokrasi ini berlangsung jujur, adil, aman dan damai.
Masyarakat diharapkan tidak mau dihasut atau terhasut, terprovokasi atau diadu domba oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Semua pihak harus menginginkan Pilgubsu ini berlangsung damai. Sumut pasti lebih baik dengan kedamaian.
Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi selaku inspektur upacara pada Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110 tingkat provinsi, Senin (21/5) di Lapangan Benteng Medan, mengingatkan agar masyarakat menghindari politik devide et impera atau politik adu domba, seperti yang pernah dilakukan Belanda di nusantara ini pada zaman penjajahan.
"Jangan sampai terjadi politik devide et impera yang pernah terjadi selama 350 tahun. Sebab sampai hari ini, masih ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mencoba melakukan itu, memecah belah antara kita," sebut Gubsu Erry Nuradi, seperti dikutip dan disiarkan SIB, Selasa (22/5).
Gubsu menyebut, upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan yang ada. Seperti konflik antar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Sehingga ia kembali mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar menghindari hal-hal yang sifatnya mengadu domba.
Selain itu, era digital saat ini, banyak kelebihan dan keuntungan yang didapat, termasuk akses informasi yang mudah didapatkan. Sehingga jangan sampai kemudahan dan keunggulan yang ada sekarang justru menjadikan bangsa terpecah hanya karena mudah termakan isu negatif maupun hoax.
Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Paulus Waterpauw pada kesempatan itu juga mengajak seluruh masyarakat agar menghayati perjuangan para pendahulu bangsa ini, untuk berjuang lebih baik dari sebelumnya.
"Untuk itu, semua pihak harus mengintrospeksi diri sendiri, membuka komunikasi yang baik serta saling mendukung untuk melihat kehidupan berbangsa ke depan," ujar Kapolda.
Harapan Gubsu dan Kapoldasu itu, selain menguatkan karakter anak-anak bangsa memelihara persatuan dan kesatuan untuk bangkit bersama membangun negeri, juga berkaitan dengan Pilgubsu yang sudah di depan mata. Berbagai cara dan upaya dilakukan pemerintah, penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan untuk mencapai Pilkada atau Pilgubsu yang damai. Upaya serupa juga dilakukan media pers dan organisasi jurnalis.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bahkan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar seminar bertema "Pilkada Damai dalam Bingkai Media". Seminar digelar untuk mengisi Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 Tingkat Sumut, Jumat (23/3).
Seminar bertema Pilkada Damai dalam Bingkai Media, diambil berkaitan dengan pelaksanaan Pilgubsu atau Pilkada pada sejumlah daerah di Sumut.
"Kita berharap agar Pilgubsu atau Pilkada pada beberapa daerah di Sumut berjalan damai, aman dan sukses. Salah satu sumbangsih yang kita berikan dengan menggelar seminar ini," ujar Hermansjah.
Dalam seminar dipaparkan bagaimana meliput dan menyiarkan berita Pilkada yang baik dan benar oleh nara sumber dari praktisi media, akademisi dan praktisi Pemilu.
"Kita sangat berharap para wartawan dapat memberitakan berita Pilkada secara benar, berimbang dan tidak menyebarkan berita hoaks," harap Ketua PWI Sumut.
Kemerdekaan pers memang harus dijunjung insan pers, pemerintah dan seluruh stakeholder, terlebih dalam mewujudkan Pilkada damai tahun 2018, dengan memegang teguh kode etik jurnalistik dan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Hal ini tentunya sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Dalam pemahaman kemerdekaan pers, wartawan Indonesia mesti menyadari adanya kepentingan bangsa dan negara, keberagaman, norma-norma agama dan tanggungjawab sosial, serta menghormati hak azasi setiap orang. Oleh karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka serta siap dikontrol masyarakat.
Parameter dalam berita yang disajikan jurnalistik/media pers adalah fakta, data dan atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tidak boleh menyembunyikan informasi yang sebenarnya, tetapi harus menghindari berita hoax.
Media pers dan wartawan mesti berpihak pada publik. Media pers juga menjadi pemantau independen terhadap kekuasaan, sebagai sosial kontrol yang cek dan ricek, sebagaimana diamanatkan UU 40/1999 tentang Pers, sehingga berita yang disajikan terpercaya, dan menjadi kekuatan keempat.
Besar harapan dan keinginan kita agar Pilgubsu berlangsung aman dan damai dari pemberitaan yang damai.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menginstruksikan para Kapolda yang daerahnya ikut Pilkada, termasuk Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Paulus Waterpauw agar mendeklarasikan Pilkada damai. Selanjutnya Kapoldasu mengintruksikan jajarannya, Polres-polres menggalang wartawan, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat melakukan deklarasi pemberitaan damai untuk Pilkada/Pilgubsu yang damai, dan semua Polda serta Polres yang daerahnya mengikuti Pilkada melakukan deklarasi untuk Pilkada damai.
Polres Labuhanbatu pun bersama insan pers, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah hukum kepolisian ini juga telah menggelar deklarasi pemberitaan damai, Selasa (20/2), di Aula Serbaguna Polres Jalan MH Thamrin Rantauprapat. Insan pers malam itu berikrar dan melakukan penandatanganan ikrar pemberitaan damai dan anti hoax. Ikrar dibacakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Labuhanbatu Fachrizal Lubis dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Labuhanbatu, Neirul Nizam Aru SSos.
Deklarasi tersebut berisi, mendukung dan menyukseskan Pilgubsu tahun 2018 dengan mengedepankan kode etik jurnalistik, menjaga kondusivitas pemberitaan dan tidak terprovokasi isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Insan pers juga sepakat melakukan cek dan ricek informasi secara benar agar terhindar dari berita hoax, sepakat untuk pemberitaan damai dan berimbang serta mendukung Polres Labuhanbatu mengamankan terlaksananya Pilgubsu yang damai di 3 daerah Labuhanbatu Raya (Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara).
Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang dalam kesempatan itu menyebut sejauh ini wilayah hukum Polres Labuhanbatu aman dan kondusif, atas dukungan insan pers.
"Labuhanbatu Raya sejauh ini tetap aman dan kondusif. Ini tidak terlepas dari dukungan teman-teman media dalam hal menyampaikan perkembangan situasi menjelang Pilgubsu. Harapan kita bersama, wartawan dan pihak kepolisian juga sudah membentuk Satgas Nusantara, khusus untuk menangani berita hoax yang dapat merusak dan memicu suasana tidak kondusif," sebutnya.
Kapolres Frido, dalam perkembangan zaman ini, mengajak seluruh insan pers, baik media cetak, media elektronik dan media online untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
"Saya yakin teman-teman insan pers semua adalah jurnalis profesional yang mengedepankan kode etik pers dan Undang-undang nomor 40 tahun 1999," sebut Frido.
Kapolres ini juga meminta kerjasama yang baik dari insan pers, khususnya organisasi wartawan PWI, IJTI, AJI dan seluruh organisasi wartawan lokal berperan aktif menjaga kekondusifan Labuhanbatu Raya.
"Mari kita sajikan informasi atau pemberitaan yang mengedepankan kedamaian dan independensi serta saling mendukung menjelang Pilgubsu 2018," ajaknya.
Ketua PWI Kabupaten Labuhanbatu, Neirul Nizam Aru saat itu menyebut pihaknya menyadari memasuki Pilgubsu ini kental dengan isu SARA dan politik uang.
"Untuk itu kita diwajibkan dapat menyajikan berita yang berimbang. Kami wartawan akan berusaha menyampaikan informasi yang sebenarnya," ujar Nizam.
Ketua IJTI Fachrizal Lubis menyampaikan hal serupa malam itu. Pihaknya bahkan sangat mengapresiasi deklarasi pemberitaan damai yang digagas Polres Labuhanbatu bersama insan pers menjelang Pilgubsu tahun ini.
"Mari kita jaga pemberitaan yang berimbang, sehingga menjadi informasi yang tidak memprovokasi," ajak Rizal, panggilan akrab Ketua IJTI itu.
Dari deklarasi pemberitaan damai ini, Pilgubsu 27 Juni 2018 diharapkan berlangsung damai, lebih baik dari Pilgubsu sebelumnya, atas peran jurnalis dan media pers yang menjunjung tinggi independensi (bebas dan berimbang). Pemberitaan yang damai sekaligus diharapkan dapat memberikan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat.
Dalam hal ini, pemberitaan atau reportase diartikan, informasi penting yang disajikan jurnalis atau media pers, sesuai fakta-fakta agar orang tertarik, baik dilengkapi wawancara maupun tidak.
Semoga dengan pemberitaan yang damai, masyarakat damai, pendukung damai dan kontestan damai, sehingga terwujud Pilgubsu yang damai. Terpilih pemimpin yang amanah, berkarakter, berintegritas, cinta kedamaian dan perdamaian untuk Sumatera Utara yang lebih baik. (Karya tulis ini diikutkan dalam lomba karya tulis jurnalistik yang diselenggarakan Polres Labuhanbatu bekerjasama dengan IJTI dan PWI Labuhanbatu/h)
