Jakarta (SIB) Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (
BNPT) RI menetapkan lima lokasi khusus sinergisitas penanggulangan terorisme di
Jawa Barat pada tahun 2024 seiring dengan potensi intoleransi dan provokasi yang kerap terjadi di provinsi tersebut.
Kabid Administrasi Satgas Sinergisitas
BNPT RI Eddy Purwanto dalam Rapat Koordinasi Satgas Sinergisitas Antar-K/L Wilayah
Jawa Barat di Bandung,
Jawa Barat, Kamis (6/6), mengungkapkan lokasi khusus sasaran sinergisitas wilayah
Jawa Barat, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Depok.
"Masukan dan evaluasi program yang sudah berjalan dari anggota satgas yang tersebar di
Jawa Barat penting, terutama para kepala kesbangpol dari lima kabupaten/kota yang menjadi lokasi khusus sasaran," kata Eddy seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/6).
Baca Juga:
Sementara itu, Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum Pemprov
Jawa Barat sekaligus Pelaksana Harian (Plh.) Kasatgas Sinergisitas Wilayah
Jawa Barat Hening Widyatmoko menilai
Jawa Barat sangat memerlukan kehadiran tim sinergisitas untuk mengantisipasi potensi intoleransi dan provokasi yang kerap terjadi.
"Terkait dengan potensi ancaman terorisme,
Jawa Barat memiliki dua hal yang harus diantisipasi, yaitu intoleransi dan provokasi serta Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan," ungkap Hening dalam kesempatan itu.
Baca Juga:
Dengan demikian, dia berpendapat bahwa penguatan keamanan
Jawa Barat harus dengan upaya kolaborasi bersama-sama dari semua pihak yang terlibat.
Tenaga Ahli Satuan Tugas Sinergisitas
BNPT RI Kolonel Purn. Shobirin menambahkan bahwa tim sinergisitas hadir dalam rangka melakukan pencegahan penanggulangan terorisme di Indonesia.
"Tugas dari satgas sinergisitas melakukan pencegahan melalui intervensi dengan prinsip soft approach kepada para sasaran," ucap Shobirin.
Adapun Tim Sinergisitas Antar-Kementerian/Lembaga dalam Penanggulangan
Terorisme telah dibentuk sejak 2018 untuk turut mengambil peran dalam menurunkan tingkat penyebaran paham radikal intoleran. Saat ini, 48 kementerian/lembaga telah berpartisipasi dalam tim tersebut. (**)
