Jakarta (SIB)
Ketua Umum DPP
PDI Perjuangan (PDIP)
Megawati Soekarnoputri menyampaikan
rasa prihatin atas mundurnya
Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum
Partai Golkar. Respons Megawati itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP
Hasto Kristiyanto.
Hasto awalnya mengatakan situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga bahwa harus betul-betul kokoh dan bisa bersatu secara kolektif. Kekuatan kolektif itu, lanjut Hasto, akan membuat kuat dalam menghadapi tekanan apapun, intervensi apapun, bahkan dengan menggunakan hukum sekalipun.
"Maka Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas," kata Hasto mengulangi pernyataan Megawati, Minggu (11/8), yang dilansir Koran SIB.
Baca Juga:
Hasto sendiri mengaku terkejut mendengar kabar mundurnya Airlangga sebagai Ketum Golkar. Ia mengaku langsung dipanggil untuk melapor ke
Megawati Soekarnoputri.
"Dan membangun kerja sama politik yang baik di dalam, tapi kadang kami banyak bekerja sama dengan
Partai Golkar selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKP, Perindo, dan Hanura dan juga Partai Amanat Nasional. Sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini (masih masanya) dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dari kami (ini merupakan) suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," jelas Hasto.
Baca Juga:
Karena itu, menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, Hasto memastikan PDIP akan berhati-hati. Menurutnya, ini tantangan bagi bangsa.
"Kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan," jelas Hasto.
Lebih lanjut, dia juga mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru. Di mana, lanjut dia, berbagai intervensi kekuasaan terjadi dan itu dilakukan untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.
"Ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, tidak adanya supremasi hukum maka kami mengkhawatirkan itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk dalam perekonomian nasional kita," jelas Hasto.
Meski demikian, dia menegaskan, PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain. "Sebagai partai politik,
PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu," imbuhnya.
TIdak Retak
Sementara itu, elite partai Golkar memastikan tidak ada desakan eksternal di
Airlangga Hartarto yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum
Partai Golkar. Waketum
Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga memastikan partai Golkar tidak retak di tengah keputusan tersebut.
"Nggak (retak). Saya kira kita apa namanya ya, selama ini solid. Selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik," kata Doli di depan rumah dinas Airlangga di Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Doli menyebut ada beberapa pertimbangan di balik mundurnya Airlangga. Salah satunya menjaga soliditas partai Golkar dalam transisi pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Doli mengatakan Airlangga nantinya akan lebih fokus di kabinet sebagai Menko Perekonomian.
"Untuk tetap menjaga itu dan konsentrasi tadi, menjaga konsentrasi supaya Ketua Umum lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab Menko Perekonomian. Maka justru dia mengundurkan diri. Supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu," kata dia.
"Ketum kami itu sebagai Menko Perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan di kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan. Karena banyak sekali program-program disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi misi program 2 periode Jokowi-Ma'ruf Amin dan kemudian ke depan pak Prabowo dan pak Gibran," imbuhnya.
Lebih lanjut, Doli mengatakan kemunduran Airlangga juga untuk memastikan program nasional seperti Pilkada mendatang berjalan lancar. Doli menyebut Airlangga dengan sukarela mencopot jabatannya sebagai ketua umum
Partai Golkar.
"Iya justru untuk menjaga itu semua supaya agenda agenda partai Golkar, agenda nasional termasuk Pilkada supaya lebih smooth lebih terjaga. Maka Ketum kami dengan ikhlas dengan suka rela menyatakan mundur dari ketua umum partai Golkar," tuturnya.
Golkar saat ini kembali diterpa isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebelum muncul kabar Airlangga mundur dari Ketum. Beberapa senior Golkar saat ini meminta kader menaati jadwal Munas resmi Golkar, yaitu akhir tahun 2024.