105 Hari Tanpa Aksi, Legislator Pertanyakan Kinerja Pigai

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri HAM Natalius Pigai mendapat sorotan dari anggota Komisi XIII DPR, Siti Aisyah, terkait maraknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti menilai kinerja Pigai belum terlihat jelas dalam 100 hari pertama menjabat.

Pernyataan itu disampaikan Siti dalam rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025),

Baca Juga:

• Kementerian HAM Usulkan Penghapusan SKCK untuk Permudah Mantan Narapidana Mendapat Pekerjaan
• Menteri HAM Kunjungi Sumut, Kanwil Kemenkum Sumut Siap Bersinergi Dukung Program HAM

"Namun setelah 105 hari bekerja, kami belum melihat secara jelas apa yang sebenarnya Bapak lakukan sebagai Menteri HAM," ujar Siti, dikutip dari detikcom.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu menambahkan bahwa sejauh ini hanya program amnesti narapidana yang terlihat, sementara kasus pelanggaran HAM yang ramai diperbincangkan masih menjadi pertanyaan.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan UU untuk Mengembalikan Narapidana ke Negara Asal
• Viral Rumah Petani Dijebak Parit di Danau Toba, Pigai Soroti Kasus Ini

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai menjelaskan, Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.(*)