Prabowo Perintahkan Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Koruptor

Jakarta (harianSIB.com)
Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bertindak tegas terhadap para koruptor yang terus merugikan rakyat.

Prabowo menegaskan hal ini dalam sambutannya pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/2/2025), dikutip dari Antara.

Langkah ini, jelasnya, adalah tindak lanjut dari peringatannya sebelumnya kepada para koruptor untuk mengembalikan uang hasil korupsi dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Korupsi LPEI, 24 Aset Senilai Rp882 Miliar Disita
• Polrestabes Medan Siapkan 1.673 Personel Amankan Idulfitri, Kombes Pol Gidion: Mudik Aman Keluarga Nyaman

"Sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri. Hai koruptor, yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu, nanti kita cari cara yang nggak bikin malu. Tapi mbok ya dikembalikan. Saya sudah menunggu 100, 102, 103 hari, sekarang sudah lebih dari 100 hari. Apa boleh buat, Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan tindak tegas," ujar Prabowo dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menjelaskan, pada 100 hari pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih, prinsip mendahulukan kebaikan dan kerukunan menjadi hal yang dipegangnya untuk menghadirkan program-program bagi masyarakat.

Baca Juga:

• LBH Medan Kutuk Keras Teror Berulang di Kantor Tempo
• Kakorlantas Polri Imbau Pemudik Tidak Gunakan Sepeda Motor

Dengan begitu, menurut Kepala Negara, setiap langkah yang dikerjakan bersama Kabinet Merah Putih dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi rakyat.

Namun, dalam menyikapi koruptor, Prabowo dengan tegas menyatakan mengambil sikap sebaliknya agar para koruptor jera.

"Kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya hanya ingin mengajak kebaikan," katanya.

Prabowo juga mengatakan langkah tegas harus diambil untuk menindak para koruptor karena masyarakat Indonesia saat ini sudah jengah dan tidak lagi bisa dibohongi.

Dengan dukungan dari rakyat, Presiden merasa jeratan hukum diperlukan agar kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak lagi disalahgunakan.

"Saya nangkap di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar saya merasa mendapat kekuatan hari ini dan hari-hari setiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya ke mana-mana. Saya merasakan rakyat itu menangkap rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi," ujar Prabowo. (*)