"Kami berencana membentuk pokja bersama dengan Kemendagri," ujar Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa, dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa (11/2/2025), dikutip dari Antara.
Ia mengakui, bahwa praktik pungli masih terjadi di berbagai destinasi wisata. Untuk mengatasi hal tersebut, kementeriannya telah menjalin kerja sama dengan kepolisian melalui nota kesepahaman.
Baca Juga:
Agar kerja sama ini lebih efektif, Rizki menekankan perlunya Dinas Pariwisata di daerah juga menjalin kesepakatan serupa dengan Kepolisian Daerah.
"Ini tentunya menjadi bagian dari koordinasi kami dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Ini adalah pekerjaan rumah (PR) yang harus kami selesaikan," ujarnya.
Baca Juga:
Rizki juga menekankan pentingnya memiliki dasar hukum yang jelas untuk koordinasi dengan Kemendagri. "Kami berharap ada dokumen tertulis sebagai dasar koordinasi, bukan sekadar informasi lisan. Dengan begitu, pemerintah daerah atau asosiasi dapat menyampaikan hal ini secara resmi," katanya.
Selain itu, ia menilai bahwa asosiasi pelaku usaha pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), juga perlu dilibatkan dalam upaya pemberantasan pungli di sektor pariwisata.
Ia mengemukakan, pentingnya penegakan hukum dan pelaksanaan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk pungli di tempat wisata dalam upaya mengatasi pungli di daerah wisata.
Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul karena tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Salah satu yang konkret adalah kita memastikan dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja sama yang sudah ada ditingkatkan lagi," katanya.(*)
Medan(harianSIB.com) Alih fungsi lahan pertanian di Sumatera Utara memang menjadi permasalahan yang semakin krusial setiap tahunnya. Faktor
Batubara(harianSIB.com)Kepala Dinas Kesehatan Batubara Deni merespon penggeledahan yang dilakukan Kejari Batubara di kantor Dinkes terkait p
Medan(harianSIB.com)Sebagai koordinator operasional wilayah Nusantara, Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantar
Simalungun(harianSIB.com)Seorang warga Jalan Kartini, Kelurahan Pematang Bandar, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun berinisial
Tapanuli Utara(harianSIB.com)Dalam persiapan pengamanan libur nasional perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Polres Tapanuli Utara (Taput)