Daftar 4 Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen Pagar Laut Tangerang

Jakarta(harianSIB.com)

Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM pagar laut di wilayah Tangerang.
Penetapan empat tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik.

"Hasil gelar perkara, pada kesempatan ini, kami seluruh penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan empat tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025) dikutip dari detikcom.

Baca Juga:

• Kejagung Terima Berkas 4 Tersangka Kasus Pagar Laut Tangerang
• Kasus Pagar Laut, Kades Kohod dan Anak Buah Didenda Rp48 Miliar

Djuhandani mengungkapkan keempat tersangka adalah Kepala Desa Kohod, Sekretaris Desa Kohod serta dua orang selaku penerima kuasa. Keempatnya terbukti bermufakat melakukan pemalsuan beberapa surat dan dokumen untuk mengajukan permohonan hak atas tanah.

"Di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohod, Saudara UK, Sekdes Kohod, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara CE selaku penerima telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka," rincinya.

Baca Juga:

• Kades Kohod dkk Ditahan, Polisi Usut Pihak Lain di Kasus Pagar Laut Tangerang
• Kementerian ATR/BPN Batal Cabut Pagar Laut Tangerang Milik Perusahaan Aguan

Dari pemufakatan jahat keempatnya, sebanyak 263 SHGB dan 17 SHM terkait pagar laut di wilayah Tangerang telah terbit. Praktik pemalsuan itu telah dilakukan sejak akhir tahun 2023 lalu.

"Diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, dan surat keterangan tanah," jelasnya.

"(Kemudian) surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades, Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024," sambung Djuhandani.

Keempat tersangka memalsukan dan mencatut identitas warga Desa Kohod dengan motif ekonomi. Penyidik masih mendalami berapa jumlah keuntungan yang mereka dapat dari tindakannya.

"Yang jelas tentu saja ini terkait dengan ekonomi, ekonomi tentang motif bagi mereka, ini yang terus kita kembangkan," ucap Djuhandani.

"Belum bisa kita uji lebih lanjut (soal keuntungan yang didapat). Karena masing-masing masih memberikan keterangan yang berbeda-beda," tambahnya

Penyidik juga masih belum menahan keempatnya. Alasannya, karena proses gelar perkara baru dilakukan hari ini.

"Baru saja penetapan tersangka. Tadi kita sampaikan akan segera melengkapi administrasi penyidikan, kemudian setelah melengkapi, kita akan memanggil para tersangka, itu by process," terang Djuhandani.

Meski begitu, Djuhandhani menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk mengeluarkan surat pencegahan dan penangkalan (cekal) terhadap keempat tersangka. Tujuannya, agar para tersangka tidak bisa masuk atau keluar dari wilayah RI.

"Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka," imbuhnya. (*)