Hasto Kristiyanto Singgung Nama Jokowi dalam Sidang Eksepsi Kasus Dugaan Suap

Jakarta(harianSIB.com)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung Presiden RI ke-7, Joko Widodo, dalam sidang nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dalam pembelaannya, Hasto mengungkap bahwa ia menerima ancaman akan dijadikan tersangka apabila PDIP memecat Jokowi dari partai.

Baca Juga:

• Erick Thohir Yakin BUMN Tetap Kuat Walau Rupiah Melemah
• Bupati Tapteng Terima Surat dari Ketum PDIP Soal Geopark Kaldera Toba

"Sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi, yang semakin kuat setelah Pemilu Kepala Daerah 2024," ujar Hasto saat membacakan eksepsinya, dilansir dari CNNIndonesia.com.

Tekanan tersebut mencapai puncaknya, tegas Hasto, ketika PDIP secara resmi memecat Jokowi. Keputusan partai itu, lanjutnya, memicu kemarahan, sehingga kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku (buron) digunakan sebagai alat tekanan terhadapnya.

Baca Juga:

• Jeans 33-34 Dianggap Risiko, Menkes: Bahkan BMI 24 pun Dianggap Berat
• Megawati Angkat Bicara soal Ijazah Palsu: Kalau Benar, Kasih Aja, Ngapain Repot?

"Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini tampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan yang kami sampaikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan tekanan terhadap dirinya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDIP setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai.

"Pada periode itu ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap," imbuhnya.

Ancaman tersebut menjadi kenyataan. Pada malam hari Natal tahun 2024, tepatnya 24 Desember 2024, Hasto resmi diumumkan KPK sebagai tersangka.

"Bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah Misa Natal setelah hampir selama 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga lengkap," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto menambahkan intimidasi dan tekanan dengan menggunakan instrumen hukum oleh penguasa juga dialami partai politik lain.

"Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan," tandasnya.

Hasto Kristiyanto diadili atas dakwaan telah menyuap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan (sempat menjadi kader PDIP) terkait dengan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku (buron).

Selain itu, Hasto juga didakwa merintangi proses penyidikan yang membuat Harun berhasil melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.

Ia didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Juga dengan Pasal 21 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP yang mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.(*)