Aksi Kemah Mahasiswa UGM, Wakil Rektor: Bagian dari Sikap Kritis

Yogyakarta(harianSIB.com)

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, menilai aksi kemah yang dilakukan Aliansi Mahasiswa UGM di depan Gedung Rektorat sebagai bentuk sikap kritis.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan protes terhadap penanganan kasus kekerasan seksual yang dinilai buruk, kekhawatiran akan masuknya militerisme di kampus, serta menyempitnya ruang aman bagi mahasiswa untuk bersuara.

Baca Juga:

• TNI AL Gagalkan Penyelundupan 4,5 Kg Sabu di Perairan Asahan, 3 Tersangka Diamankan
• Prajurit TNI AL Mendapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa Usai Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Narkoba

"UGM berkomitmen menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman. Penanganan kekerasan seksual dilakukan sesuai aturan yang transparan, akuntabel, adil, dan humanis," ujar Arie saat dihubungi pada Rabu, 14 Mei 2025, dikutip dari Tempo.co.

Terkait keresahan mahasiswa soal situasi politik nasional, termasuk tanda-tanda remiliterisasi, Arie menyebut hal itu sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi demokrasi.

Baca Juga:

• Kasad TNI Tiba di Lapangan Koramil 08/Bangun Simalungun Disambut Forkopimda
• Usai Dituntut Seumur Hidup, Prajurit TNI AL Terdakwa Pembunuhan Jurnalis Ajukan Pledoi

"Itu bagian dari sikap kritis mahasiswa dalam merespons persoalan dari perspektif mereka," ucapnya.

Ia menambahkan, semua pihak perlu memberi perhatian serius terhadap situasi demokrasi, apalagi dalam tekanan ekonomi global dan potensi krisis ekonomi-politik nasional yang berdampak pada kelompok rentan.

"Banyak kasus PHK dan meningkatnya angka kemiskinan. Pemerintah perlu menyikapi ini dengan serius," kata Arie.

Menanggapi isu militerisme, Arie memastikan bahwa UGM tidak memiliki kerja sama atau MoU dengan TNI, berbeda dengan kasus di Universitas Udayana. Saat ini, UGM justru sedang menjajaki kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi untuk program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah pinggiran.

"Saya sedang di Jakarta untuk mengurus MoU tersebut, jadi belum bisa menemui mahasiswa yang sedang aksi kemah," jelasnya.

Tentang militerisme, UGM belum lama ini menggelar diskusi bertajuk "Kembalinya Sejarah Berseragam: Menggugat Negara Kemiliteran dan Kepolisian Republik Indonesia" di Auditorium Mandiri Fisipol UGM pada Rabu, 30 April 2025.

Berdasarkan informasi yang diunggah UGM, diskusi tersebut merupakan hasil kerja sama Departemen Sosiologi UGM, Departemen Sosiologi Universitas Indonesia (UI), dan Social Research Center (SOREC) untuk menggali isu menguatnya peran militer dan kepolisian di ranah publik dan pemerintahan sipil.

Arie Sujito yang juga Dosen Departemen Sosiologi UGM datang dalam diskusi tersebut. Dia mengatakan perjalanan reformasi Indonesia telah menghapus dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dan melarang militer ikut serta dalam agenda politik hingga bisnis.

"Larangan TNI ini dan Polri untuk berbisnis karena sering terjadi abuse of power karena berdampak pada kemerosotan legitimasi institusi organisasi TNI dan Polri. Itu tidak boleh dilupakan," katanya.

Menurut Arie, memburuknya demokrasi pasca reformasi terjadi karena reformasi pada sektor pertahanan dan keamanan secara parsial masih sulit diwujudkan, bahkan mengalami kondisi stagnan. "Tak hanya itu, pengaruh informal yang terus ada dan juga pengawasan sipil yang lemah pun menjadi faktor penyebabnya," ujarnya.

Arie menyatakan bila demokrasi memerlukan peran serta dari seluruh pihak untuk berpartisipasi di dalamnya sehingga peristiwa masa lampau tidak perlu diulang kembali agar dapat terselamatkan. Untuk itu, Arie berharap bila akademisi dan aktivis dapat senantiasa berpikir, berbicara, dan bertindak dalam menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

"Ini pekerjaan rumah bagi siapapun masyarakat sipil di Indonesia. Kita perlu jernih berpikir, tindakan aktif, emansipasi sosial, membangun konsolidasi politik yang solid, memperbaiki demokrasi Indonesia, agar tidak makin hancur. Sebaliknya wujudkan kembali demokrasi yang kuat dan bermakna," kata dia.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa UGM, Halimah, mengatakan aliansi yang beranggotakan mahasiswa dari berbagai fakultas menuntut rektorat untuk berpihak kepada rakyat dan mahasiswa dengan cara menyatakan mosi tidak percaya terhadap lembaga-lembaga negara dan menolak militerisme di kampus.

Halimah bukan nama sebenarnya mahasiswa tersebut. Aliansi Mahasiswa tersebut meminta tidak menulis nama mahasiswa dengan alasan khawatir terhadap tekanan pejabat kampus dan intel polisi atas kritik yang mereka lontarkan.

Aliansi, menurut Halimah, juga memprotes relokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah pusat dan mendesak rektorat mewujudkan ruang publik inklusif untuk seluruh mahasiswa dari berbagai latar belakang. Ihwal kekerasan seksual, aliansi menuntut rektorat menindak tegas pelaku kekerasan seksual di lingkungan UGM.

"Kondisi politik di kampus yang berakar dari kebijakan pemerintah pusat dan kasus pelecehan seksual yang jadi fokus protes," kata Halimah saat dihubungi pada Rabu, 14 Mei 2025.

Aksi mendirikan tenda sebagai protes yang damai ini kali kedua mereka lakukan. Mereka akan mengisi demonstrasi dengan berbagai orasi. Setahun yang lalu pada bulan yang sama, mereka mendirikan tenda untuk memprotes iuran pengembangan institusi (IPI) atau uang pangkal.(*)