Menteri Budi Arie Datang ke KPK, Ada Apa ?

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Rabu (21/5).

Saat dimintai keterangan soal agendanya di KPK, Budi Arie meminta awak media menunggu hingga usai pertemuan.
"Nanti abis pertemuan ya," ujarnya singkat di Gedung Merah Putih KPK, dilansir dari CNNIndonesia.com.

Baca Juga:

• Kejari Madina Usut Dugaan Korupsi Proyek Smart Village Fiktif Rp9,4 Miliar
• Ridwan Kamil Akan Segera Diperiksa KPK Terkait Kasus Bank BJB

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kedatangan Budi Arie bersama jajaran Kementerian Koperasi bertujuan untuk berdiskusi mengenai program-program pencegahan korupsi.

"Benar, hari ini KPK dijadwalkan menerima audiensi dari Kementerian Koperasi. Pertemuan akan membahas berbagai upaya pencegahan korupsi," jelasnya dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Serahkan Sapi Kurban 800 Kg ke Paluta
• DPRD Medan Minta Wali Kota Medan Atur Kepala OPD Agar Tidak Menutup Akses Informasi Publik

* Bantah soal judol

Sebelumnya, Budi Arie ramai diberitakan diduga menerima jatah 50 persen dari pengamanan sejumlah situs judi online.

Budi Arie sendiri sudah membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya menerima jatah 50 persen dari pengamanan situs judi online yang dilakukan sejumlah mantan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo (saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital).

"Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar," kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Senin (19/5).

Budi Arie menyebut publik mesti jernih melihat narasi jahat dimaksud agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah.

Mantan Menteri Kominfo ini mengatakan narasi soal alokasi 50 persen uang dari hasil perlindungan situs judi online itu merupakan kongkalikong di antara para tersangka atau terdakwa. Bukan inisiatif atau permintaan dirinya.

"Jadi, itu omon-omon mereka saja bahwa Pak Menteri nanti dikasih jatah 50 persen. Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberi tahu. Apalagi aliran dana. Faktanya tidak ada," ucap dia.(*)