Simpati Prabowo pada Keluarga Koruptor Jadi Sorotan, ICW: Justru Banyak Keluarga Ikut Nikmati Uang Haram!

RUU Perampasan Aset

Semakin menyesakkan, di tengah kerentanan sistem hukum dan maraknya kejahatan korupsi, justru RUU Perampasan Aset—yang sudah digagas sejak 2012—lagi-lagi tidak masuk prioritas Prolegnas 2025. Padahal, Prabowo memiliki dukungan mayoritas di DPR.

Jika memang serius ingin memiskinkan koruptor dan menegakkan efek jera, seharusnya tidak sulit untuk mendorong percepatan pengesahan RUU ini. Justru simpati yang ditunjukkan Prabowo dinilai menunjukkan ketidaktegasan dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Yang lebih layak dikasihani itu rakyat, bukan keluarga koruptor. Merekalah korban nyata dari kejahatan ini," lanjut ICW.

Data ICW tahun 2019–2023 menunjukkan bahwa dari kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp. 234,8 triliun, rata-rata uang pengganti yang dikembalikan oleh koruptor hanya 13%. Artinya, negara bukan hanya dirampok, tapi juga gagal memulihkan kerugiannya.

ICW pun mendesak agar Presiden Prabowo menunjukkan sikap yang lebih tegas dan berpihak pada korban, bukan pelaku.

Salah satunya dengan segera mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, bukan malah menunda-nunda dengan dalih simpati yang keliru tempat.(*)