Anggaran Dipotong, Kemendagri Kesulitan Penuhi Target Layanan Masyarakat

Jakarta (SIB)- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadi salah satu kementerian yang anggarannya dipotong pada rancangan APBN-P 2016. Mendikbud Anies mengatakan, meski terdapat pemotongan anggaran program prioritas tidak terganggu, dirinya akan mengupayakan efisiensi dan perampingan program.

"Yang harus disadari adalah pendidikan memiliki anggaran sebelumnya Rp 50 T kalau berkurang Rp 6 T, itu masih dalam prioritas jangan hanya lihat angkanya," ujar Mendikbud Anies Baswedan di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan Jumat (10/6).

Anies mengaku sebelum adanya pemotongan anggaran sebesar 13,5 persen ini sebenarnya Kemendikbud telah melakukan penghematan anggaran 2,4 T.
Dengan adanya pemotongan ini Anies akan memprioritaskan program lebih efisien, bahkan ia berniat untuk membuat program Kemendikbud lebih ramping.

"Perhatikan juga anggaran kementerian dari tahun-tahun sebelumnya, saya malah memanfaatkan ini untuk membuat program-program ini lebih ramping, hal-hal yang penting-penting yang kita jalankan," kata Anies.

Ia tidak keberatan dengan adanya pemotongan anggaran ini, Anies nantinya akan mengajukan anggaran yang telah disepakati nilainya dengan pemerintah. Ia menyadari dari situasi ekonomi seperti saat ini pemerintah harus melakukan penghematan APBN, oleh karenanya untuk mengefisienkan anggaran Kemendikbud, ada program yang harus tertunda pelaksanaannya pada tahun ini.

"Jadi yang dikurangi program-programnya ditunda, misal mau membangun traning center ditunda tahun berikutnya, rencana pembangunan fasilitas ditunda tahun depan. Aktifitas-aktifitas yang kita kerjakan itu skalanya dikecilkan misal rencana pelatihan dikurangi misalnya dari 100 guru yang dapat pelatihan dikurangi menjadi 60," ujar Mendikbud.

Anies memastikan program yang tidak terkena dampak ialah terkait gaji dan tunjangan guru dan pegawai, program yang sesuai dengan nawacita presiden dan Sasaran Program Indonesia Pintar. Ia mencontohkan terkait rencana wajib sekolah 12 tahun, maka program prioritasnya adalah pembangunan sekolah baru SD dan SMP, rehabilitasi gedung sekolah, penambahan ruang sekolah baru, KIP, dan mengamankan anggaran untuk biaya operasional pendidikan yang masih disediakan melalui belanja Kemendikbud seperti pendidikan khusus, layanan khusus, keaksaraan fungsional, dan pendidikan kesetaraan. Serta program yang telah di laksanakan tahun 2016 ini tidak dibatalkan. (detikcom/f)