Jika Setya Novanto Mundur, Komisi III DPR Dukung Bambang Soesetyo Sebagai Ketua DPR RI

Jakarta (SIB) -Jika Setya Novanto (Setnov) mundur, Komisi III DPR akan mendukung Bambang  Soesetyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR RI karena dinilai mampu dan kredibel.

Pendapat ini dikemukakan dua anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu SH (F PDI-P) dan Nasir Jamil (F PKS) kepada wartawan, Kamis (7/12) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

"Sesungguhnya tergantung Partai Golkar, apakah segera menggelar Munaslub, atau menunggu proses hukum yang kini dijalani Setnov. Tetapi seandainya Setnov mundur, kita di Komisi III mendukung Bambang Soesetyo sebagai Ketua DPR RI," kata Masinton Pasaribu sambil menyebutkan, meskipun Setnov ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program DPR tidak terganggu.

Hal yang hampir senada dikemukakan politisi PKS Nasir Jamil. Di depan wartawan, wakil rakyat asal Aceh itu berpantun "Jalan-jalan ke Cianjur, jangan lupa beli lemper. Jika Setnov mundur, Bambang Soesetyo kita dukung sebagai Ketua DPR".

Sebagaimana ramai diberitakan media massa, dua kader Golkar disebut-sebut akan menggantikan posisi Setya Novanto yakni Bambang Soesetyo, kini Ketua Komisi III DPR RI dan Azis Syamsudin, Ketua Banggar DPR RI.

Pengamat politik dari Formapi Sebastian Salang berpendapat, lembaga DPR periode sekarang terkesan babak belur. Persepsi masyarakat tentang citra DPR RI sangat buruk dan semakin parah lagi karena muncul kasus Setya Novanto terkait proses hukum e-KTP.

Dalam waktu berbeda, anggota Dewan Pakar DPP Golkar yang juga Ketua PPK Kosgoro 1957 Ir Lamhot Sinaga mengemukakan, bergulirnya keinginan mayoritas DPD Golkar dan ormas pendiri Golkar yaitu Trikarya untuk segera menyelenggarakan Munaslub merupakan respon terhadap keinginan publik yang begitu besar terhadap adanya perubahan besar di tubuh Partai Golkar.

Publik sudah muak dengan perilaku koruptif para elit Golkar, termasuk ketua umumnya yang sekarang ditahan KPK akibat mega skandal kasus e-KTP.

Disebutkan, terjeratnya Ketum PG ini, secara moral elit PG lainnya yang selama ini loyal "menghamba" kepada SN harus ikut bertanggung jawab. Sehingga orang-orang tersebut tidak layak lagi dipercaya untuk mengisi posisi strategis, bahkan untuk menjadi pengurus DPP Golkar ke depan. 

"Munaslub harus dijadikan momentum perubahan, berubah dari perilaku koruptif dan berubah juga tentang pengelolaan partai yang bersih, berkualitas serta dapat memenuhi keinginan dan tuntutan publik," kata Lamhot sembari menambahkan, Airlangga Hartarto, yang kini Menteri Perindustrian menjadi figur yang sangat tepat untuk menjadi Ketum PG karena baik dari aspek integritas maupun aspek kualitas dan kapasitas, Airlangga adalah pilihan terbaik.

Desakan dari daerah dan ormas pendiri Golkar sudah bulat untuk menjadikan Airlangga menakhodai PG secara bersih dan bermartabat.

Dia berharap Munaslub Desember ini secara aklamasi dapat menetapkan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum PG.

Juga tidak kalah penting diperhatikan adalah posisi struktur kepengurusan DPP PG pasca Munaslub, dengan harapan dapat diisi oleh kader-kader muda yang bersih, berintegritas dan berkualitas.

"Para akrobat politik yang selama ini telah kenyang mengendarai Golkar hendaknya sadar diri dan tidak memaksakan diri untuk menjadi pengurus lagi," tukasnya. (J01/h)