Menkeu-Jaksa Agung-KPK Teken MoU Lelang Barang Rampasan Pidana

Jakarta (SIB) -Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung dan KPK menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) lelang barang sitaan, rampasan atau eksekusi dari perkara pidana. MoU ini diharapkan dapat menambah anggaran penerimaan negara nonpajak.

Penandatanganan itu digelar di aula Djuanda, lantai 1 Gedung Kemenkeu di Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/3). Acara tersebut mengangkat tema "110 Tahun Lelang Indonesia, Modernisasi Lelang Untuk Jual Beli Yang Lebih Handal dan Terpercaya".

MoU ini juga sekaligus memperingati 110 tahun lelang yang diadakan Kemenkeu. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Selain meningkatkan pengembalian kerugian negara, kerja sama ini juga diharapkan dapat mengevaluasi sistem mekanisme lelang terutama mengenai sertifikat atau surat-surat mengenai barang yang dilelang.

"Kerja sama ini usaha perbaikan mekanisme agar mekanis lelang bisa berjalan terus dan ada tujuannya demi kemaslahatan bangsa dan negara," kata Agus Rahardjo dalam sambutannya.

Agus mengatakan perlu ada solusi atas masalah sertifikat atau surat-surat barang rampasan itu. Sebab, terkadang tidak ditemukan surat-suratnya secara lengkap.

"Kami harap ke depan KPK dapat lebih baik lagi. Usaha terus kami lakukan dan memang kadang-kadang ini yang perlu dicarikan jalan keluarnya di Kementerian Keuangan, kadang-kadang yang dirampas sertifikatnya tidak lengkap, serifikat hak guna bangunan sulit ditemukan. Ini bagaimana cara lelangnya perlu ada terobosan agar sertifikat kembali," kata Agus.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Racmatarwata mengatakan di Tahun 2017 ada 56.095 lelang dilakukan dilakukan. Dari lelang itu, nilai transaksi sebesar Rp 16.45 Triliun.

"Ada 71 kantor pelayanan UKM negara dan lelang dan 104 balai lelang yang kami sediakan untuk melakukan pameran lelang," kata dia. (detikcom/f)