Presiden Siapkan Transisi

Jakarta (SIB)- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin menghadirkan tradisi politik baru dengan menyiapkan transisi pemerintahan kepada pemerintahan baru pimpinan presiden terpilih. Proses transisi akan dilakukan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perhitungan pemilihan presiden.

“Transisi itu baik dan memang diperlukan. Ide semacam transisi atau pengalihan kekuasaan dari presiden lama ke presiden baru, pemerintahan lama ke pemerintahan baru itu juga salah satu ide yang saya sampaikan beberapa bulan lalu,” kata Presiden Yudhoyono saat membuka Rapat Kabinet Terbatas, Senin (4/8) di kantor Presiden.

Menurut Yudhoyono, segera setelah keputusan MK, ia akan berkomunikasi dengan presiden terpilih sehingga transisi pemerintahan berjalan mulus. Komunikasi itu akan dilanjutkan dengan komunikasi lebih luas antara tim pemerintahan kini dengan tim yang akan datang.

Salah satu yang akan dikomunikasikan adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Penyusunan RAPBN ini sesuai undang-undang, masih tanggungjawab dan tugas pemerintahan saat ini. “Saya kira etika dan proses terbaik dalam transisi itu penting agar tidak menjadi isu politik baru,” katanya.

Presiden Yudhoyono mengenang saat awal terpilih menjadi presiden dalam Pemilu 2004. Saat itu tidak terjadi proses transisi pemerintahan.

Bahkan, kurang dari sepekan sebelum dilantik menjadi presiden ia sulit mendapatkan askes yang diharapkannya dapat memuluskan transisi pemerintahan.

“Kita akan ubah tradisi politik yang baru, dengan demikian baik untuk semua.

Baik untuk pemerintahan yang akan datang, baik bagi presiden pengganti saya, dan akhirnya baik bagi rakyat kita,” kata Presiden.

Terkait dengan babak akhir Pilpres 2014 yang kini memasuki proses hukum di MK, Presiden berharap agar MK dapat mengemban tugasnya dengan benar, seadil-adilnya, penuh akuntabilitas dan kredibilitas, serta tidak ketinggalan, transparan.

Tim Transisi Jokowi
Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi juga membentuk tim transisi untuk menyiapkan peralihan pemerintahan 2014-2019 dengan pemerintahan

 Yudhoyono yang akan berakhir. Tim transisi itu terdiri dari Kepala Staf Tim Transisi, yaitu Rini Soemarno dan empat deputi. Keempatnya adalah Hasto Kristiyanto, Andi Widjajanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Senin.

 â€œTugas tim transisi ini mempersiapkan hal-hal strategis terkait APBN 2015,” kata Jokowi. Tim transisi juga bertugas mempersiapkan konsep  kelembagaan pemerintahan, baik kantor kepresidenan maupun struktur kabinet.

Tim transisi, lanjut Jokowi, juga bertugas menjabarkan visi dan misi secara lebih rinci dalam program dan kebijakan.

 â€œMempersiapkan program-program yang bisa dilaksanakan dan dipercepat, seperti kartu sehat dan kartu pintar,” katanya.

Rini menambahkan, tim akan menyiapkan atau melihat potensi-potensi figur yang diusulkan menjadi anggota kabinet sehingga pemerintahan Jokowi dapat menemukan orang tepat pada posisi tepat. Namun, penentuan figur-figur kabinet tetap hak prerogatif presiden terpilih Jokowi.

Anies mengatakan, “Tim transisi ini tradisi dan terobosan baru di Indonesia. “Soal pemilihan Rini sebagai Kepala Staf Tim Transisi, menurut Anies, karena Rini memiliki rekam jejak yang baik. Rini juga pernah aktif di dunia usaha dan pernah menjabat di pemerintahan. (Kps/i)