KPU Papua Barat Keberatan Dalil Lebih Mudah Merdeka Bila Jokowi Menang

Jakarta (SIB)- KPU Papua Barat keberatan dengan dalil permohonan yang tercantum dalam gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dalil itu, kubu Prabowo menyebut di dapil yang merupakan basis Papua merdeka, suara mayoritas ke Jokowi-JK karena dijanjikan lebih mudah merdeka.

"Kami sampaikan keberatan kepada pemohon terkait dalil di halaman 186 poin e bahwa di daerah pemilihan mayoritas Papua Nasrani dan basis Papua merdeka, nomor 2 mayoritas karena ada isu lebih mudah merdeka kalau pasangan nomor 2 yang menang sementara di yang heterogen, kecenderungan nomor 1," kata saksi yang merupakan anggota KPU Papua Barat, Filep Wamafma di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/8).

"Sangat keberatan karena ini stigma bagi orang Papua," tegas Filep.

Menurut Filep, ia dan warga Papua lain keberatan. Ia meminta agar pemohon mencabut stigma tersebut dari dalil permohonan.

"Saya anak Papua asli berambut keriting, berkulit hitam. Saya anak Indonesia. Untuk memerintahkan pemohon cabut stigma tersebut dari orang Papua," ujarnya.

Tak Ada Kerja Sama dengan Pejabat
Anggota KPU Papua Barat, Filep Wamafma, menegaskan tak ada kerja sama antara KPU dan pejabat daerah untuk memenangkan Jokowi-JK. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada sistem noken di Papua Barat.

"Dikatakan bahwa KPU bersama-sama dengan pejabat melakukan upaya pemenangan nomor 2. Itu tidak ada dan tidak pernah ada," ucap Filep saat bersaksi.

 Filep menuturkan bahwa kerja sama itu tidak mungkin karena mayoritas pimpinan daerah adalah kader partai koalisi. Gubernur Papua Barat pun adalah kader Partai Gerindra.

"Sebenarnya Gubernur Papua Barat adalah kader Gerindra. 10 Kepala daerah adalah kader partai koalisi. Jadi tidak ada suatu upaya dari KPU berjenjang untuk memenangkan calon mana pun," jelasnya.

Felip mengungkapkan bahwa tidak ada kejadian khusus selama rekapitulasi hingga tingkat nasional terkait Provinsi Papua Barat. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada sistem noken di Papua Barat.

"Papua Barat tidak ada yang disebutkan noken. Dalam sejarah Pemilu, tidak dikenal adanya noken karena masyarakat Papua Barat adalah masyarakat majemuk yang paham sistem pemilihan sesuai UU," kata Filep. (detikcom/f)