Jokowi Sebut Kader di Luar Parpol Pendukung Berpeluang Jadi Menteri

Jakarta (SIB)- Nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-JK hingga saat ini masih belum dibahas. Calon Presiden terpilih, Jokowi pun memastikan siapa saja berpeluang menjadi menteri dalam kabinetnya, termasuk kader dari partai di luar pendukungnya.

"Iya, iya. Bisa saja, kenapa sih?," kata Jokowi usai bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Rumah Transisi, Jalan Situbondo No 10, Menteng, Jakpus, Rabu (13/8).

Meski begitu, Jokowi menggarisbawahi bahwa orang tersebut haruslah profesional dan memiliki kriteria berani, bersih, serta kompeten. Gubernur DKI Jakarta ini pun memperkirakan pembicaraan mengenai nama-nama calon menteri baru akan dibicarakan pertengahan September nanti.

"Perkiraan saya mungkin pertengahan September, mungkin mulai baru masuk ke situ. Karena (sekarang) ini urusannya kerjanya apa dulu, kebijakan ya apa dulu, prioritasnya apa dulu," ujar Jokowi.

Sementara itu Muhaimin Iskandar bertemu dengan Jokowi, Kamis malam untuk mengetahui detil dari Rumah Transisi. Muhaimin sendiri baru pertama kali datang ke kantor Transisi.

"Ya tentu dong (membicarakan rumah transisi bersama Muhaimin). Ke bu Rini (Ketua Tim Transisi) juga perlu melaporkan hal-hal yang sudah dilakukan di sini apa saja meski sudah dilakukan melalui telepon," tukas Jokowi.

Belum Final
Sementara itu, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan, menjelaskan pembentukan tim kelompok kerja (Pokja) masih belum final. Saat ini pihaknya masih terus mencari narasumber sebanyak-banyaknya untuk bisa memahami kondisi di lapangan.

"Finalnya menunggu Pak JK. Harus dipahami, ada dua komponen, ada yang nanti menulis, menyusun, tapi narasumber itu banyak. Yang kita cari itu narasumber yang banyak supaya bisa dapat perspektif yang luas," jelas Anies Baswed di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang dimaksud dengan narasumber di sini misalnya nelayan dan petani. Sedangkan anggota pokja nantinya akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari mereka.

"Jadi sebenarnya kerjanya teknokratik itu, bukan mengambil kebijakan," imbuhnya.

Pihaknya saat ini juga masih mendiskusikan pola rekruitmen yang ditetapkan dalam pembentukan pokja ini.

"Tapi jangan membayangkan pokja kayak di DPR. Begitu pokja menghasilkan itu, jadi kebijakan bukan itu. Misalnya ahli pertanian, mengumpulkan pelaku sana sini, lalu dikumpulkan menjadi opsi kebijakan. Opsi-opsi itu diserahkan untuk dipakai," ulasnya.

Nantinya Jokowi dan JK yang akan menentukan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam tim pokja. Beberapa target pokja antara lain nelayan, petani, kemiskinan, pendidikan, kesehatan. "Saya bagian kesra related," imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Bidang Transportasi dan Infrastruktur, Akbar Faisal menjelaskan ada banyak model pola rekruitmen dalam pokja. Ada yang dikontak langsung, atau beberapa orang melamar dengan mengajukan CV.

"Kami melibatkan universitas, pakar dan lembaga kajian. Lembaga Demografi Bumi UI kita pakai," jelas Akbar.

"Jadi kebijakan untuk bidang saya, peta demografi itu kita jadikan arah dalam menentukan porgram seperti pertanian, perumahan dan infrastruktur," imbuhnya.

Akbar menilai selama ini dalam membuat sebuah kebijakan, masih jarang memanfaatkan kajian peta demografi. Padahal jika dijadikan acuan, menurutnya, apa yang akan dibangun dapat relevan dan sejalan.

"Contohnya, jumlah penduduk per daerah bisa kita sesuaikan, sistem transportasi dibenahi," kata Akbar.

Lalu, kapan target perumusan pokja akan rampung? "September akhir kami sudah targetkan selesai," jawabnya pendek. (detikcom/q)