TB Silalahi Minta Jokowi Tidak Rombak Kabinet

Jakarta (SIB)- Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Tiopan Bernhard Silalahi, menyarankan presiden terpilih Joko Widodo tidak mengubah drastis arsitektur kabinet.

“Jangan dulu diubah banyak karena akan mahal dan merepotkan,” kata TB Silalahi saat ditemui, Sabtu (30/8).

Menurut TB Silalahi, perubahan drastis susunan kabinet akan membutuhkan perhatian besar. Dari segi biaya, penggabungan dan penghapusan kementerian akan menghabiskan biaya besar. Misalnya untuk perubahan nomenklatur satu kementerian diperlukan penyesuaian dengan urusan administrasi dan surat menyurat.

Besarnya biaya yang dibutuhkan, kata TB Silalahi, akan sulit dilakukan Jokowi karena terbatasnya dana anggaran negara yang tersedia. “Paling tidak untuk administrasi seperti perubahan korps surat butuh Rp 1 miliar,” kata dia.

Selain itu, penghapusan dan penambahan satu kementerian membutuhkan waktu penyesuaian paling cepat satu tahun agar bisa efektif bekerja. Hal ini akan merepotkan dan membuat pemerintahan Jokowi sulit mencapai target pemerintahan pada tahun pertama masa jabatannya.

Politikus Partai Demokrat ini menyarankan Jokowi agar fokus pada pembenahan reformasi birokrasi dan mengubah mental aparatur sipil negara agar pemerintahan berjalan efektif. Jokowi diminta fokus pada beberapa program utama yang sudah dia janjikan selama masa kampanye seperti meningkatan program-program kesejahteraan.

Bila memang dirasa perlu ada perubahan, dia meminta penyesuaian yang dilakukan sebatas penggabungan dan pemisahan kementerian. Namun perubahan itu sebaiknya tidak lebih dari tiga kementerian.

Dia menyarankan bila terpaksa harus disesuaikan, kementerian yang bisa dipecah dan digabung adalah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Perguruan Tinggi dan Riset Teknologi.

Jokowi-Jusuf Kalla telah menyiapkan opsi untuk pembentukkan kabinet. Setidaknya ada tiga opsi yang disiapkan, yaitu tetap 34 kementerian seperti sekarang dengan perubahan nama pada sejumlah kementerian, menjadi 27 kementerian dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar, dan menjadi 20-24 kementerian yang dibuat sesuai kebutuhan program kerja. (Tempo.co/ r)