Mendagri: Soal Pilkada Serentak Sudah Ada Plan A dan Plan B

Jakarta (SIB)- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menyiapkan dua skenario untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 2015 mendatang. Namun politisi dari Partai Demorasi Indonesia Perjuangan ini enggan menjelaskan tentang dua skenario tersebut.

"Soal Pilkada sudah ada plan A dan plan B, tidak perlu dipermasalahkan," kata Tjahjo di sela rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah di Gedung Nusantara V, komplek MPR/DPR Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

Pilkada serentak awalnya dijadwalkan akan digelar pada September 2015. Namun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2014, pelaksanaan pilkada serentak diperkirakan bakal molor dari jadwal semula.

Dalam Perpu tersebut ada ketentuan yang mewajibkan dijalankannya satu mekanisme baru dalam proses pilkada yang membutuhkan waktu lama. Pilkada serentak pun diperkirakan paling cepat digelar pada Desember 2015.

Namun Tjahjo pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai hal tersebut. "Kami tunggu Perpu dibahas dulu, nanti baru dibicarakan lagi. Perpu saja belum dibahas," kata Tjahjo.

Dewan Perwakilan Rakyat rencananya baru akan membahas Perpu Pilkada pada Januari mendatang. Meski DPR belum membahas, namun Tjahjo yakin Perpu itu akan disahkan menjadi undang-undang.

"Saya yakin DPR tidak akan mengecewakan Pak SBY (Presiden RI ke-6 yang menerbitkan Perppu Pilkada), sehingga pasti akan disahkan," ujar Tjahjo.
Rapat Bareng DPD

Kekisruhan DPR menyebabkan alat kelengkapan dewan belum tergenapi. Hal ini menghambat dewan mengundang pemerintah melakukan rapat kerja, terlebih lagi ada dua kubu kepemimpinan di dalamnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku belum mendapatkan undangan dari DPR untuk rapat kerja. Namun dirinya sudah melakukan rapat perdana dengan DPD.
"Tidak tahu (kapan raker dengan DPR -red), saya belum dapat undangan," ujar Tjahjo.

Siang kemarin Tjahjo menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait otonomi daerah dan moratorium pemekaran bersama DPD. Rapat itu dihadiri para anggota DPD dan dipimpin oleh Ahmad Muqowwam.

Tjahjo enggan berkomentar terkait kisruh di DPR. Menurut dia, itu adalah urusan internal legislatif.

"Saya tidak tahu, itu urusan mereka," kata Tjahjo yang juga mantan anggota Komisi I DPR ini. (detikcom/d)